Warga Mengadu ke Dewan Karena 2 Bulan Tak Dapat Air Bersih

Kantor DPRD Kota Medan.
Kantor DPRD Kota Medan.

akses.co – Belasan warga Perumahan Komplek 88, Jalan Pukat Banting I, Lingkungan 4 dan 14 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung mendatangi gedung DPRD Medan, Kamis (18/1/2017) mengeluhkan macetnya distribusi air PDAM Tirtanadi ke rumah mereka.

Kedatangan warga diterima Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Drs Maruli Tua Tarigan. Dalam pertemuan itu, warga yang mengaku merupakan perwakilan 100 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di daerah itu mengadukan nasib mereka ke DPRD Medan karena sudah tidak tahu lagi mau mengadu ke mana.

Acen, warga Perumahan Komplek 88 Jalan Pukat Banting I Lingkungan 4 mengungkapkan warga kesulitan mendapatkan air bersih 2 bulan terakhir ini karena macetnya air PDAM Tirtanadi. “Selama 2 bulan ini, warga lebih lama tidak mandi karena ketiadaan air bersih. Terpaksa kami mandi dengan harus membeli air isi ulang dengan harga Rp3 ribu sampai 5 ribu per galon,” ungkapnya.

Acen menambahkan walaupun air PDAM Tirtanadi tidak mengalir ke rumah mereka, pelanggan tetap dikenakan retribusi air PDAM Tirtanadi Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu tiap bulannya. Saat hal itu diprotes, pihak PDAM Tirtanadi dengan entengnya menyebutkan kalau tidak mau kena biaya, jangan buka keran karena anginnya pun bisa meningkatkan meteran. Untuk itu, warga berharap agar anggota DPRD Kota Medan dapat memasilitasi keluhan mereka karena kondisi ini sudah berjalan 2 bulan.

Menanggapi hal itu, Maruli mengungkapkan akan menghubungi pihak PDAM Tirtanadi untuk menyelesaikan masalah warga tersebut.

Terkait air tidak jalan namun warga tetap dikenakan tarif, Politisi Nasdem itu menegaskan, hal itu tidak dibenarkan. Harusnya pihak PDAM Tirtanadi segera mencari solusi bagi pelanggan yang tidak mendapatkan air selama 2 bulan, bukannya menagih iuran pelanggan. Maruli pun berjanji dalam beberapa hari ini, pihaknya akan membicarakan masalah ini ke PDAM Tirtanadi.

“Kami sudah pernah membicarakan masalah pengelolaan air dengan Pemko Medan. Saat itu disarankan agar Pemko Medan mengelola air dan mendistribusikannya ke masyarakat. Namun hal itu tidak jadi terwujud sampai hari ini. Cuma Kota Medan di Indonesia ini yang tidak memiliki perusahaan daerah yang menangani air bersih,” pungkasnya. (din)

Artikel Terkait