ADVERTORIALNEWSSUMUT

Terpilih Jadi Ketua LPA, Junaidi Malik: Deliserdang Tidak Punya Perda Perlindungan Anak

Deliserdang, akses.co – Junaidi Malik terpilih secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Deliserdang masa bakti 2020-2025, di gedung PKBM Cendana, Pantailabu, Rabu (11/3/2020). Deliserdang belum ramah anak karena belum punya Peraturan Daerah Perlindungan Anak.

Melalui sidang pleno yang dipimpin Amirul Khair, Haru Yudistira dan Rahma Wulandari, maka ditetapkan lah Junaidi Malik kembali menjadi Ketua LPA Deliserdang setelah dua bakal calon yang diajukan peserta Forda PA Wandes Suhendra dan Patimah menolak untuk dicalonkan.

Forda PA yang berjalan lancar dan sederhana itu juga menetapkan tim formatur yang diamanahkan untuk segera menyusun komposisi pengurus LPA Deliserdang yang dipimpin langsung ketua terpilih

Dijelaskan Junaidi, Forda PA itu sendiri merupakan mekanisme yang harus dijalankan setiap kali kepengurusan di LPA tingkat kab/kota selesai masa baktinya 5 tahun sekali mengacu kepada anggaran dasar komnas perlindungan anak Pasal 21 tentang Forum Daerah Perlindungan Anak.

Lanjutnya, pada poin 2 juga disebutkan, Forda PA mempunyai tugas dan wewenang mengevaluasi, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus daerah, menetapkan program dan kebijakan, memiilih dan menetapkan, dan memberhentikan anggota pengurus daerah, serta mengubah dan mengesahkan program kerja dan rencana anggaran.

“Pada poin 4 disebutkan, Forda PA diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Jadi ini mekanisme yang harus kita lakukan dalam organisasi ini,” kata Junaidi.

Sebelumnya, dalam laporan akhir pertanggung jawaban LPA Deliserdang masa bakti 2015-2020, Junaidi juga melaporkan bahwa kurun waktu tersebut ada sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan pendampingan dari lembaga tersebut.

Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 41 kasus, kekerasan fisik 37 kasus, bullying atau perundungan 33 kasus, penelantaran 29 kasus, hak asuh 17, eksploitasi dan tracficking 4 kasus.

“Ini kasus-kasus yang langsung kita dampingi. Ini belum kasus yang tidak kita dampingi dan kasus yang tidak muncul ke permukaan,” kata Junaidi sembari memastikan jumlahnya cukup banyak.

Menurutnya, LPA Deliserdang akan terus mendorong Pemerintah Deliserdang, untuk segera melahirkan Peraturan Daerah Perlindungan Anak yang menjadi solusi strategis dalam upaya meredam dan menekan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Deliserdang.

“Ini jadi komitmen kita. LPA akan mendorong secara intens dan masif, eksekutif dan legislatif untuk segera melahirkan Perda Perlindungan Anak. Kondisi kita sangat rawan dan butuh tindakan serius,” tandas Junaidi. (Manahan. D)