ADVERTORIAL

Terkait Pemalsuan Dokumen Poldasu Didesak Tetapkan Tersangka Ketua DPD PAN Palas

MEDAN,akses.co.- Polda Sumatera Utara diminta untuk menetapkan status tersangka terhadap Oknum Ketua DPD PAN Kabupaten Padang Lawas, inisial, SH, terkait dugaan Pemalsuan Dokumen.

Permintaan itu, disampaikan, Ahmad Rizki Hasibuan (foto), Koordinator, Himpunan Rakyat Pemuda Pemerhati Hukum dan Hak Azasi Manusia (HARAP-PAHAM) Padang Lawas, kepada wartawan, di Medan, Selasa (13/10/2020).

Dijelaskannya, kasus ini sudah beberapa bulan lalu dilaporkan, sebagaimana yang tertuang dalam bukti laporan, Nomor: LP/643/V/2019/SUMUT/SPKT, Tanggal, 6 Mei 2019, oleh karenanya, jangan ada kesan kasus ini jalan ditempat, makanya, kita minta Polda untuk menetapkan status tersangka, kata Rizki Hasibuan.

Kasus pemalsuan dokumen / penggunaan dokumen palsu yang diduga dilakukan oknum Ketua DPD PAN Padang Lawas (Palas) itu, terus kami pantau dan kawal hingga tuntas, kami bukan mencapuri urusan internal partai PAN Palas, akan tetapi, untuk penegakan hukum harus jelas, kami juga sangat menyesalkan kenapa itu bisa terjadi, ungkap Rizki, yang juga merupakan putra daerah asal Palas.

Ahmad Rizki Hasibuan, berjanji akan turun kelapangan, bila kasus ini tidak tuntas sampai dimana akhirnya, melalui Himpunan Rakyat Pemuda Pemerhati Hukum dan Hak Azasi Manusia (HARAP- PAHAM), kami akan turun kelapangan, tegasnya.

Sebelumnya, Himpunan Rakyat Pemuda Pemerhati Hukum dan Hak Azasi Manusia (HARAP PAHAM) Kabupaten Padang Lawas, menggelar aksi unjukrasa di depan Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, pada Jum’at (25/09/2020) lalu.

Unjukrasa itu bertujuan meminta Kapoldasu Martuani Sormin Siregar, agar segera menetapkan Ketua DPD PAN Kabupaten Padang Lawas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Palas, Sahrun Hasibuan sebagai tersangka, atas kasus dugaan penggunaan atau pembuatan surat palsu dalam urusan anggaran / dana partai, pada tahun 2016-2018, sebagaimana dalam Laporan Polisi tersebut diatas.

Diketahui, Sahrun Hasibuan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh Bendahara DPD PAN, M.Yunus Harahap, laporan itu dilayangkan karena Yunus merasa tidak pernah di fungsikan. (Han)

Comments
To Top