NEWS

Tegas Atasi Kinerja Semraut, Kades Kapal Merah Buat Pernyataan Kerja dengan Kadus

BATU BARA, akses.co – Majunya suatu daerah dimulai dari pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa. Tak ayal, demi mengindahkan kinerja pemerintahan daerah, Desa Kapal Merah membuat pernyataan perjanjian kerja bersama perangkat desa termasuk Seluruh kepala Dusun yang terdiri dari 11 Dusun.

Kendati begitu, ada saja kepala Dusun yang tidak berani mengikuti peraturan dan menyepakati surat pernyataan perjanjian kerja. Hal inilah yang menjadi rusak dan semrawutnya kinerja Desa jika tidak ada peraturan yang di sepakati.

Saat dikonfirmasi akses.co di ruangan Desa Kapal Merah, Jum’at (28/8/2020), Kepala Desa Kapal Merah, Pindawati, mengatakan Peraturan dan pernyataan perjanjian kerja wajib di buat guna mengindahkan kinerja Desa dan membantu Kinerja Bupati Batu Bara. Sehingga, dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati, maka perangkat Desa tidak bisa malas-malasan dalam mengemban tugasnya.

“Tujuan dibuat nya ini kan bagus, tapi masih ada saja satu kepala Dusun yaitu Dusun 2 tidak mau menandatangani perjanjian kerja,” katanya.

Saat ditanyakan, alasan Kadus tidak mau menandatangani pernyataan perjanjian kerja, Pindawati mengatakan, Kadus tersebut tidak ada alasan dan bungkam.

Kemudian, Pindawati menuturkan, Kepala Dusun II atas nama Efendi, sering tidak ikut serta dalam kegiatan gotong royong di Desa Kapal Merah. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir kepala Dusun pada setiap kegiatan gotong royong.

“Pada bulan Mei, peraturan dan perjanjian kerja sudah kita buat, namun diantara 11 Dusun hanya 1 orang kadus yang tidak mau menyepakati ini, saya pun merasa tidak di hargai,” jelasnya.

Atas dasar itu, dengan tidak aktifnya kepala Dusun II dalam berbagai kegiatan, dan tidak mau menandatangani surat pernyataan perjanjian kerja, maka Pindawati mengambil langkah untuk membuat surat pemberhentian kepala Dusun II Desa Kapal Merah yang di tembusan ke Camat Nibung Hangus dan BPD Kapal Merah.

Sehingga, sampai saat ini, Kepala Dusun II yang sudah tidak aktif lagi bekerja melakukan protes dan meminta hak gajinya di bulan 5.

Namun, dikatakan Pindawati, bahwasannya tidak ada hak yang bisa di minta, dikarenakan beliau tidak mau menandatangani surat perjanjian kerja yang dibuat pada bulan Mei 2020.

“Sebelum meminta hak, penuhi dulu kewajiban, tapi sampai saat ini, kewajibannya saja tidak di penuhi, dan tidak mau menandatangani perjanjian kerja, otomatis tidak ada hak disitu,”Katanya.

Terkahir, Pindawati mengatakan, di bulan Juni atau di bulan 6, Kepala Dusun atas nama Efendi membuat surat pengunduran diri.

“Saya berharap kasus ini tidak terulang lagi, karena dengan dibuatnya surat pernyataan kerja itu berfungsi agar perangkat desa bisa lebih disiplin, rajin, sehingga kinerja Bupati dalam membangun daerah bisa lebih baik,” Tuturnya. (AK)

Comments
To Top