NEWS

Tak Mau Tergusur, Kelompok Tani Dan Mahasiswa Tolak Eksekusi Lahan

Labuhanbatu Utara, akses.co – Aksi ini dilakukan untuk menolak pelaksanaan eksekusi lahan yang sudah Sebelas tahun menjadi pemukiman warga atau kelompok tani padang halaban sekitarnya (KTPHS) di Desa Panigoran,Kec. Aek Kuo, Kab. Labura 10/6/20.

“Nyak” Orator aksi mengatakan , penolakan ini bukan tanpa dasar, eksekusi ini sebenarnya sama dengan membunuh kami secara berlahan-laha.

meskipun eksekusi tersebut sudah putusan Mahkamah Agung namun kami menilai tidak ada pertimbangan kemanusiaan nya.

Sambung nyak, Sebenarnya Persoalan ini berawal dari tahun 1965, ketika presiden Soekarno melalui radio memerintahkan rakyat indonesia menduduki lahan perkebunan yang di kuasai Jepang seluas 3000 Ha, selanjutnya ribuan warga di 6 (enam) Desa di padang halaban melakukan pendaftaran pendudukan tanah tersebut sehingga pengakuan penguasaan tersebut sudah terdaftar.

Namun pada tahun 1968 masyarakat mulai digusur paksa oleh pihak perusahaan PT. PLANTAGEN A.G setidaknya ada 3000 Ha di rebut oleh perusahaan.

Lanjut pada tahun1999 terjadi aksi besar-besaran di lakukan masyarakat menuntut pengembalian lahan seluas 3000 Ha yang di ambil alih oleh perusahaan, pada saat itu perusahaan telah berganti nama menjadi PT. Smart Tak.

Pada Tahun 2009 masyarakat atasnama Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya mulai masuk menduduki lahan lebih kurang 85 Ha dan mulai menggugat perusahaan ke pengadilan negeri rantauprapat terkait tanah mereka yang diambil alih oleh perusahaan.

Namun dengan beberapa alasan yang dianggap masyarakat tidak masuk di akal gugatan mereka kalah. Sehingga pihak perusahaan kembali menggugat masyarakat.

Awal tahun 2020 masyarakat sudah menerima surat dari pengadilan negri rantauprapat bahwa akan dilaksanakan eksekusi, namun hal itu tidak jadi terlaksan.

Sehingga pada tanggal 05/06/2020 masyarakat kembali Menerima surat dari pengadilan negeri rantauprapat
No : W2.U13/757/HT.04.10/V/2020, perihal mohon kehadiran pelaksanaan eksekusi perkara perdata perdata No : 65/Pdt.G/2013/PN.Rap. Yang Eksekusi akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020.

Merasa kehidupan masyarakat ter ancaman ketua kelompok mulai melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota dan kalangan aktivis mahasiswa agar secara bersama melakukan penolakan eksekusi tersebut, sebab pelaksanaan eksekusi tersebut sama dengan membunuh mereka secara tidak langsung.

Pada pukul 08:00 s/d wib masyarakat dan gabungan mahasiswa mulai berkumpul di depan mesjid dan secara bersamai ramai turun kejalan menuju plang atau jalan masuk ke desa tersebut dengan siap menghadapi apapun namanya yang berkaitan dengan eksekusi lahan.

Selang beberapa jam berorasi di jalan kepolisian Polsek Aek Kuo P. Panjaitan hadir kekerumunan masa sambil mengajak masa duduk dan berdialog, Kapolsek menuturkan “untuk pelaksanaan eksekusi lahan tidak ada dilaksanakan hari ini karena masih masa pandemi covid 19, Kapolsek Aek Kuo juga menghimbau agar kiranya kelompok tani Padang Halaban sekitar (KTPHS) dan mahasiswa membubarkan diri dari aksi tersebut dikarenakan akibat dari perkumpulan tersebut, nantinya akan menyebabkan penularan covid 19”.ujar Kapolsek pada akses.co.

Sementara itu Mufti Ahmad. SE mewakili ketua DPRD kab. Labura menyampaikan kepada KTPHS dan mahasiswa melayangkan surat ke DPRD Kab. Labura untuk melakukan Rapat Dengar, dan setelah itu kita akan panggil PT. Smart tbk dan kelompok tani. Mufti Ahmad SE juga menghimbau kepada pada KTPHS agar kiranya dapat membubarkan diri dengan damai dan tidak melakukan aksi-aksi anarkis.
(Bung P.H)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Juga
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker