ADVERTORIAL

Surati BPN RI, Pemkab Minta HGU PT Socfindo Di Enclave 2.238,74 Ha

SINGKIL, akses.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyurati Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI).

Surat tersebut guna menindaklanjuti permohonan sejumlah desa dari dua Kecamatan agar sebagian Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo di bebaskan untuk kepentingan umum.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pun langsung melakukan eksekusi dengan menyurati BPN RI atas permintaan dari desa yang berada dalam dua Kecamatan tersebut.

Dalam surat itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Sazali menandatangani surat dengan hal permohonan enclave sebagian lahan HGU PT Socfindo untuk perpanjangan izin tahun 2023.

Surat itu menjelaskan dasar permintaan, yang pertama berdasarkan HGU PT Socfindo diterbitkan Pertanahan Aceh Selatan tahun 1998 dengan luas kurang lebih 4.414 hektar.

Kemudian, izin HGU PT Socfindo tersebut akan berakhir pada 2023.

Untuk itu, dalam surat, Pemkab Aceh Singkil telah memprogramkan mengenclave sebagian areal HGU guna percepatan pembangunan terkait pembangunan wilayah apabila memang di perpanjang kembali.

Surat tersebut juga menerangkan menerangkan Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RT/RW 2012-2032.

Yang dimana terdapat beberapa lokasi yang hp tidak sesuai lagi dengan keberadaan HGU PT Socfindo, Keberadaan PT Socfindo yang lamanya kurang lebih 90 tahun.

Hal itu, dijelaskan dalam surat, membuat titik koordinat batas areal HGU PT Socfindo sudah tumpang tindih dengan keberadaan pemukiman penduduk, sebagian areal itu tepat pada pemukiman jantung kota Kecamatan Gunung Meriah yang merupakan kecamatan terpadat penduduk di Aceh Singkil.

“Untuk itu Pemkab Aceh Singkil meminta kepada Menteri BPN agar berkenan mengkaji kembali untuk memperpanjang HGU PT Socfindo”.

Sazali Berharap dalam surat itu, untuk pembangunan semua sektor kiranya sebagian HGU dapat dienclave sebanyak 2.238,74 hektar para saat proses perpanjangan HGU tahun 2023 mendatang.

Amatan akses.co, Surat dengan Nomor : 059/089/2020 tertanggal 6 Januari 2021 pun ditembuskan kepada Menteri Pertanian RI, Gubernur Aceh, Dirjen Penataan Agraria, Ketua DPRA Aceh, Ketua DPRK Aceh Singkil, Kepala Kanwil BPN Aceh, Ketua BAPPEDA Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas PUPR Aceh, Ketua BAPPEDA Aceh Singkil, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil, Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Camat Gunung Meriah, Camat Simpang Kanan. (S.Munthe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.