Beranda SUMUT Pemprov Sumut Penyumbang Korupsi Terbanyak

Pemprov Sumut Penyumbang Korupsi Terbanyak

BERBAGI
Ilustrasi. (int)
Ilustrasi. (int)

akses.co – Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah merupakan sektor yang paling banyak menyumbang kasus korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu terungkap dalam diseminasi Survei Nasional Antikorupsi dilakukan Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SAHdaR), Kamis (27/7/2017), di Aryaduta Hotel Medan.

Divisi Investigasi dan Monitoring Peradilan SAHdaR, Ibrahim, mengatakan, berdasarkan hasil survei tersebut, di tahun yang sama terdapat 35 kasus pada sektor pengadaan barang dan jasa di Sumut. Jumlah tertinggi terdapat pada bidang kesehatan, seperti pengadaan obat dan alat kesehatan sebanyak 47%.

Angka itu diikuti bidang insfrastruktur seperti pengadaan jalan raya, lampu jalan, jembatan dan pembangunan gedung/aula sebanyak 35 persen.
“Serta sisanya terbagi secara merata di bidang lain seperti, pendidikan, pendapatan dan perpajakan,” terang Ibrahim.

Sebaran kasus korupsi di Provinsi Sumut, hampir keseluruhan pemerintahan baik tingkat privinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami masalah korupsi. “Untuk sebaran daerahnya, hampir semua daerah dan kabupaten kota ada korupsinya,”
ungkap Ibrahim.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kata dia, menyumbang kasus korupsi terbanyak dengan persentasi 29%. Disusul Pemkab Toba Samosir 21%, Pemkab Simalungun dan Labuhan Batu masing masing 14%, serta Pemkab Langkat dan Nias masing masing 11%. “Menurut data tahun 2016 Pemprov Sumut paling banyak masalah korupsi,” kata Ibrahim.

SAHdaR memaparkan hasil temuan tahun 2016. Ibrahim memaparkan temuan itu berkorelasi dengan besarnya anggaran di SKDP Pemprovsu. “Ketika anggaran yang sangat besar masuk pada SKPD-nya maka rangsangan penyelewengannya juga semakin tinggi,” jelas Ibrahim.

Sebelumnya, Ibrahim juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat sebanyak 64 kasus korupsi yang telah disidangkan. Yakni 62 kasus di antaranya disidangkan di pengadilan Tipikor PN Medan dengan total 130 orang terdakwa yang telah dipidana, dan 2 kasus lain disidangkan di PN Jakarta Pusat selama 2016. Diketahui, hasil Survei Nasional Anti Korupsi juga digelar di beberapa ibukota provinsi di Indonesia. (rel/rur)

Comments

Komentar