MEDAN

Soal RDP Tertutup di DPRDSU Jadi Sorotan. PSI: Kepemimpinan Delpin Barus Diragukan

MEDAN, akses.co – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, HM Nezar Djoely mengaku prihatin dan menyesalkan rapat “gelap” dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, tidak boleh diliput kalangan wartawan.

Seharusnya di era transparansi atau keterbukaan saat ini hal semacam itu tidak boleh terjadi.

“Sehingga jangan salahkan masyarakat khususnya insan pers jika menduga ada sesuatu yang sangat urgent dalam pembahasan tersebut, yang menyangkut dana aspirasi yang telah dituangkan didalam buku APBD,” kata Nezar Djoely, mantan sekertaris dan wakil sekertaris Komisi D DPRD Sumut di tahun 2014-2019 yang lalu, menjawab wartawan di Medan, Kamis (4/3/2021).

Nezar menilai dana aspirasi untuk daerah pemilihan sebenarnya tidak masalah sepanjang metode penganggaran dan penggunaannya tepat sasaran, dimulai saat hasil pokir, masuk ke E-Planning di Bappeda, masuk di E-Budgeting dalam pagu indikatif, dan sudah tentu harus melalui Musrembang dari mulai kota sampai provinsi. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kepentingan transaksaksional atas dana aspirasi tersebut.

“Korsupgah KPK beberapa waktu lalu juga telah menjelaskan soal dana aspirasi ini diperbolehkan asalkan jangan ada transaksional. Nah jika rapat tersebut benar dan diperbolehkan Kopsupgah, lantas kenapa dewan sekarang takut rapat mereka diliput wartawan, apalagi namanya rapat dengar pendapat, sehingga ini menjadi tanda tanya kita semua,” ujarnya.

Lebih lanjut ditanya wartawan disela kesibukannya memimpin PSI Sumut, Nezar mengatakan, dana aspirasi itu sebaiknya tidak tertuang jelas di dalam Buku APBD atas kepentingan personal masing-masing dewan.

Sehingga dikomulatipkan dalam jumlah glondongan tetapi buatlah sebagai kepentingan seluruh anggota atas perwakilan daerah pemilihan anggota dewan lintas partai,” sebutnya.

Sehingga hal ini memiliki bentuk pembangunan di daerah mereka masing-masing, agar rakyat dapat merasakan manfaat dari hadirnya legislator di daerah mereka.

Nezar mengkritisi kepiawaian dan kepemimpinan Delpin Barus, yang baru diangkat menjadi Ketua Komisi D DPRD Sumut. Dia menyatakan tidak selayaknya ketua Komisi D berdalih dan menyalahkan anggotanya sendiri, bahwa rapat tertutup usulan anggota.

“Apalagi diketahui cuma satu anggota yang mengusulkan, sehingga ini menjadi tanda tanya kepemimpinan ketua dalam memenej rapat. Sebab apapun putusan rapat yang dijalankan ada di tangan ketua,” tegas Nezar. (Han)

close

Halo 👋
Yuk berlangganan.

Daftar sekarang untuk menerima update berita akses.co secara eksklusif via email setiap hari.

*Email anda akan dijaga kerahasiaannya.



Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.