BATUBARA

RDP, Kasi PMD Batubara: Kades Pematang Tengah Plin-Plan

BATUBARA, akses.co – Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kasi PMPD) Kabupaten Batubara Winy menyayangkan sikap Kades Pematang Tengah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir Lasson Sidabutar yang berprilaku plin-plan.

Ucapan kekesalan tersebut diungkapkan Winy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keberatan pemberhentian perangkat desa oleh Kades Pematang Tengah, Senin (7/6/21), diruang Komisi I DPRD Batubara.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I Azhar Amri dihadiri pihak BPMD dan Parades yang diberhentikan. Sedangkan Camat Lima Puluh Pesisir Syarizal dan Kades Pematang Tengah tidak kelihatan batang hidungnya.

Dikatakan Winy, tujuannya hadir dalam RDP adalah untuk membedah permasalahan di Desa Pematang Tengah.

“Setahun yang lalu Kades telah memberhentikan parades dan karena menyadari kebijakan terdapat kekeliruan maka parades yang diberhentikan ditugaskan kembali. Kami menyayangkan sikap Kades yang berprilaku plin plan. Surat edaran tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian parades sudah kami kirim, apa Kades ngak bisa baca?”, tanya Winy.

Ditegaskan Winy lagi, sesuai Permendagri Nomor 83 tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 setiap proses pengangkatan dan pemberhentian parades harus berkordinasi dengan Camat dan harus pula dilengkapi dengan rekomendasi tertulis Camat.

“Kades jangan sepihak karena ada ketentuan yang mengatur,” pungkas Winy.

Senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Batubara Azhar Amri, pihaknya juga menyayangkan ketidak hadiran Kepala Desa Pematang Tengah dan Camat Lima Puluh Pesisir.

“Kami akan menjadwalkan RDP ulang sampai bertemu Kades dan Camat. Jangan anggap ketidakhadiran mereka kami akan berhenti, ini akan kami tangani sampai tuntas,” tegas politisi PBB ini.

Ditegaskan, dari proses pemberhentian Parades Pematang Tengah (Hadoel Manurung) dirinya tidak melihat mekanisme peraturan yang dilakukan Kades.

“Pemberhentian Hadoel Manurung tidak sesuai dan sudah melanggar peraturan perundang-undangan,” pungkas Azhar Amri berapi-api.

Sementara itu Hadoel Manurung dalam laporannya mengatakan bahwa, pada April 2020 lalu ia sudah diberhentikan namun setelah dilaksanakan RDP pada Juni 2020 lalu ditugaskan kembali. Anehnya, setelah setahun kemudian ia kembali diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

“Saya meminta keadilan serta proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, pinta Hadoel Manurung dengan tegas.

Pantauan wartawan, disela RDP yang tanpa dihadiri Kades, terungkap pula indikasi korupsi Dana Desa di Desa Pematang Tengah.

Terlihat copy laporan pertanggung jawaban kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 2020 namun kegiatan tersebut diduga tidak dilaksanakan alias fiktif. (firs)



Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.