NEWS

Raja Kejuruan Stabat Tengku Chandra Hardi “Pejabat Pelaku Korupsi di Langkat Harus Di Tangkap”

Langkat, akses.co – Raja Kejuruan Stabat Tengku Chandra Hardi mengaku geram dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kelebihan pembayaran di Dinas PUPR Langkat dan tidak adanya Bukti 18 Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di beberapa Dinas yang ada di Kabupaten Langkat.

Menurutnya, siapapun itu, baik Bupati maupun Kepala Dinas yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus di proses secara hukum.

“Meski para pelaku dugaan tindak pidana korupsi sudah mengembalikan uang yang diduga di korupsinya, bukan berarti proses hukum harus berhenti. Penegak hukum harus memprosesnya,” katanya kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

Apalagi, sambung Tengku Chandra, kendaraan yang diduga tidak memiliki BPKB bisa dikategorikan merupakan kendaraan “Bodong” dan itu harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menurutnya, penegak hukum yang ada di Kabupaten Langkat jangan takut untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan, agar tidak muncul image di mata masyarakat bahwa penegak hukum sudah menerima setoran atau “upeti”.

“Saya percaya dengan kinerja Kepala Kejaksaan dan Kapolres Langkat. Mereka pasti akan mengusut temuan BPK terkait permasalan ini. Dan, kita berharap agar proses penyelidikan segera dilakukan,” katanya mengakhiri.

Sekadar latar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 11 paket pekerjaan diduga tidak sesuai kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Langkat sebesar Rp.4.078.881.564.18 pada tahun 2018 lalu.
Hal ini tertulis pada lembaran Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).

Disitu disebutkan agar Dinas PUPR Kabupaten Langkat segera menarik jasa kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp2.266.445.268.90.

Kemudian, BPK meminta agar dilakukan perhitungan kekurangan volume pekerjaan pada pembayaran termin terakhir sebesar Rp1.694.772.55.

Lalu, BPK memerintahkan inspektur memeriksa kesesuaian hasil perbaikan kerusakan bronjong sebesar Rp117.613.522.73 oleh CV WN dan menyampaikan laporan ke BPK.

Selanjutnya, BPK memerintahkan majelis TP/TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah kepada 5 penyedia jasa sebesar Rp2.266.445.268.90.

Sebanyak 18 unit kendaraan senilai Rp. 3.599.326.575,00 pada tujuh OPD/Satker belum dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB.

Dengan rincian, 6 (enam) unit kendaraan beroda dua dan 3 (tiga) unit kendaraan beroda empat pelaksanaan kontrak pada November – Desember 2018 yang diadakan oleh Dinas PUPR Langkat.

Lalu, 3 (tiga) unit kendaraan beroda dua pelaksanaan kontrak pada November – Desember 2018 yang diadakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Langkat.

1 (satu) unit kendaran beroda empat pelaksanaan kontrak pada November 2018 dan 1 (satu) unit mobil pelayanan keliling roda empat pelaksanaan kontrak pada Maret – Desember 2018 yang di adakan oleh Dinas Dukcapil Langkat.

Kemudian, 1 (satu) unit kendaraan beroda empat pelaksaan kontrak pada November – Desember 2018 yang diadakan oleh Sekretariat Daerah. 1 (satu) unit kendaraan beroda dua pelaksaan pada Mei 2018 yang diadakan oleh Camat Gebang.

Selanjutnya, 1 (satu) unit kendaraan roda dua pelaksanaan pada November 2018 yang diadakan oleh Camat Wampu.(YY)

Comments
To Top