NEWS

PP HIMADARA : Dinas Perikanan Batu Bara Tak Becus, DPRD di desak lakukukan RDP

Batu Bara,akses.co – Jika begini, wajar saja Bupati Batu Bara di Cuekin masyarakat nelayan saat acara HUT bayangkara lalu, bagaimana tidak, Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itulah yang dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (HIMADARA), Suib Wijaya, sehingga dinilai, Dinas perikanan Kabupaten Batu Bara dibawah kepemimpinan Jonis Marpaung tidak becus dalam menyikapi perkembangan nelayan di Batu Bara.

Berangkat dari hal tersebut, PP Himadara meyambangi Kantor DPRD Kabupaten Batubara, Rabu (12/8/2020), untuk menyerahkan surat permohonan PP HIMADARA agar DPRD Kabupaten Batubara memanggil Unsur Dinas Perikanan Batubara melalui rapat dengar pendapat terkait tidak adanya data base masyarakat nelayan di batubara.

Ia mengatakan, Zahir pernah berjanji kepada masyarakat nelayan saat kampanye lalu, namun hingga saat ini, Kondisi miris menimpa sekitar 50 ribu nelayan Kabupaten Batu Bara dengan tidak adanya kepastian tanggungjawab pemerintah atas nasib mereka bila mengalami musibah saat mencari nafkah di lautan seperti kartu nelayan dan Kartu asuransi nelayan yang seharusnya di miliki oleh Nelayan-nelayan tersebut.

Lebih lanjut, Ketua Umum PP HIMADARA Suib Wijaya, mengatakan kepada awak media yang hadir bahwa tidak adanya kepastian yang dialami para nelayan diakibatkan tidak adanya database nelayan Kabupaten Batu Bara di Dinas Perikanan setempat.

“Kami PP Himadara hari ini datang membawa surat permohonan RDP dan memanggil Unsur dinas yang bersangkutan soal informasi kekosongan data nelayan dibatubara ini. Kami juga akan mengundang organisasi nelayan dibatubara untuk hadir di RDP sehingga duduklah semua persoalan ini yang berlarut-larut,”pungkasnya.

Dikatakan Suib, sejak tahun 2014 tidak ada database nelayan di Kabupaten Batu Bara sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah nelayan yang mengais rezeki dari laut.

Ditambahkan Suib, surat HIMADARA No. 27/B/ Sek/PP-HIMADARA/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 meminta Komisi II DPRD Batu Bara agar memanggil Kadis Perikanan Batu Bara serta menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait kecerobohan dinas tersebut yang tidak memiliki database nelayan di Kabupaten Batu Bara.

Sebagai konsekwensi disebutkan Suib, tidak adanya database nelayan mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap nelayan Kabupaten Batu Bara bila mengalami musibah atau kendala saat mencari nafkah di tengah ganasnya lautan.

“Kita tidak ingin terulang kembali pembakaran kapal nelayan seperti di Sergai dimana seluruh nelayannya merupakan warga Kabupaten Batu Bara”, ingatnya.

“Kita berharap anggota dewan terhormat di Komisi II DPRD Batu Bara agar proaktif menyikapi permasalahan nelayan Batu Bara. Kita harap Komisi II segera mengagendakan pemanggilan dan RDP dengan Kadis Perikanan Batu Bara”, harap Suib yang didampingi Kabid Kepmudaan Habibi Ali. (AK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Juga
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker