Beranda POLITIK Wow.. Ranperda Hak Keuangan Administratif Dewan Selesai Seminggu

Wow.. Ranperda Hak Keuangan Administratif Dewan Selesai Seminggu

BERBAGI
Rapat paripurna pengambilan keputusan bersama atas Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, Senin (17/7/2017). (akses.co/din)
Rapat paripurna pengambilan keputusan bersama atas Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, Senin (17/7/2017). (akses.co/din)

akses.co РRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan selesai dibahas hanya dalam tempo waktu seminggu. Padahal, Ranperda lain umumnya selesai dibahas minimal 3 bulan dan bahkan lebih.

Diketahui, Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan yang baru dimulai sejak 10 Juli 2017 lalu itu ditujukan untuk meningkatkan tunjangan unsur pimpinan dewan dan anggota dewan. Hal itu sesuai dengan PP 18 tahun 2017 tentang hak administrasi keuangan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, Beston Sinaga mengungkapkan usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) 12 sampai 15 Juli 2017, diputuskan agar Ranperda ini segera dibentuk.

Selain itu, dalam rapat finalisasi pembahasan Pansus, Beston Sinaga menambahkan pihaknya tidak banyak merubah isi draft Ranperda tersebut.

“Dari hasil rapat Pansus 16 Juli kemarin, diputuskan secara bersama Banmus bahwa paripurna dengan agenda keputusan bersama atas Ranperda tersebut dilakukan hari ini,” paparnya saat membacakan laporan Pansus di rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dan pengambilan keputusan serta penandatangan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Kota Medan dengan kepala daerah di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Senin (17/7/2017).

Mewakili Fraksi PDIP, Dahniel Pinem mengungkapkan dengan disetujuinya Ranperda tersebut, pihaknya meminta kepada Walikota Medan untuk segera membuat Peraturan Walikota (Perwal) terkait Ranperda tersebut.

“Setelah mengkaji secara mendalam, Fraksi PDIP menerima Ranperda ini. Untuk itu, kami meminta agar Walikota segera membentuk Perwalnya,” paparnya.

Mewakili Fraksi Golkar, Sabar Syamsurya Sitepu mengungkapkan dengan akan ditingkatkannya tunjangan dewan, Fraksi Golkar meminta agar seluruh anggota dewan juga ikut meningkatkan kinerjanya.

“Kenaikan tunjangan ini harus diikuti dengan kenaikan kinerja kita guna menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membangun kota yang kita cintai ini,”. (din)

Comments

Komentar