Beranda POLITIK Survei: Ada yang Menganggap Wajar Perilaku Korupsi

Survei: Ada yang Menganggap Wajar Perilaku Korupsi

BERBAGI
Diskusi Publik LSI dan Fisip USU.
Diskusi Publik LSI dan Fisip USU.

akses.co – Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dinilai sudah baik. Tapi mirisnya, ada sebagian masyarakat menilai perilaku korupsi merupakan hal yang lumrah.

Hal ini terungkap saat diskusi publik bertemakan “Korupsi, Afiliasi Organisasi Keagamaan dan Demokrasi” yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) USU di gedung di FISIP USU, Selasa (25/9/2018).

Hadir sebagai narasumber pembanding antara lain, Dekan FISIP USU, Muryanto Amin; Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumut (UINSU) Prof Katimin; Jurnalis Senior, Bersihar Lubis. Sementara LSI diwakili Riska Halida. Riska mengatakan, opini publik terhadap korupsi di Indonesia meningkat diperoleh dari survei terhadap responden yang sudah punya hak memilih dalam pesta demokrasi, yang tersebar di seluruh provinsi.

“Persepsi publik mayoritas mengatakan korupsi meningkat. Banyak yang melihat tidak ada perubahan. Pada pertanyaan (kuisioner) bagaimana upaya pemerintah, 54% mengatakan serius bahkan 10% berpendapat sangat serius,” katanya. Survei ini sendiri dilakukan di empat kota di Indonesia, termasuk Medan.

Doktor psikologi lulusan Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, ketika responden diminta menyampaikan pendapat apakah korupsi wajar atau tidak, sebanyak 27% responden justru menilai wajar. “Sesuatu yang memprihatinkan,” katanya.

Sementara, Muryanto Amin mengatakan, korupsi yang bisa dirasakan langsung dampaknya pada masyarakat terjadi di instansi pemerintah, khususnya pada pelayanan dasar masyarakat. Upaya menekan pungli, pemerintah sudah membentuk sistem pelayanan satu atap dan transparansi. “Pelayanan terpadu dan transparansi ini masih ekadar tampilan, isinya belum substansi,” katanya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan akar korupsi. Hasil survei 44,9% responden menanggap bisa menerima politik uang dan sebesar 35% diantara mengatakan akan menerima dan memilih. “Jadi, cost (biaya) politik eksekutif dan legislatif cukup tinggi,” katanya.

Sedangkan Prof Katimin menilai paradoks upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan tren meningkatnya korupsi. Berkaitan dengan topik diskusi “Korupsi, Afiliasi Organisasi Keagamaan dan Demokrasi” disebutkannya bahwa sebagian besar ormas belum punya sumber keuangan yang jelas, sehingga menjalankan proposal bantuan kepada pemerintah dan elit politik untuk kegiatan organisasi.

“Miris, ketika bantuan dana sosial dari pemerintah kepada program ormas, kerap berlaku sistem bagi dua atas bantuan uang yang disalurkan,” kata Katimin.

Dalam diskusi itu, Bersihar Lubis berpendapat bahwa pelaku korupsi adalah pemegang kewenangan. Sejak KPK berdiri tahun 2004, telah menangani 233 kasus korupsi hingga Desember 2017. Sebanyak 144 kasus melibatkan anggota legislatif, 71 kasus kepala daerah (bupati/walikota) dan 18 kasus melibatkan gubernur. “KPK membidik korupsi di intansi pemerintah, bagaikan menangguk ikan dalam kolam. Bukan bagai nelayan yang mengarungi samudra untuk mendapatkan ikan,” katanya.

Hal itu disampaikanya karena peneliti membeberkan bahwa masyarakat (responden) mengatakan kerap dimintai imbalan oleh oknum pegawai pemerintah ketika berhubungan dengan pelayanan publik. Pendapat itu menunjukkan korupsi di pelayanan publik yang tinggi. (din)

Comments

Komentar