Beranda POLITIK Realisasi Pendapatan Dibawah 80%, Kinerja Pemko Medan Perlu Menjadi Perhatian Serius

Realisasi Pendapatan Dibawah 80%, Kinerja Pemko Medan Perlu Menjadi Perhatian Serius

BERBAGI
Rapat paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (15/08/2018). (akses.co/din)
Rapat paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (15/08/2018). (akses.co/din)

akses.co – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Medan di tahun anggaran 2017 dibawah angka 80% harus menjadi perhatian serius, karena menunjukkan kinerja Pemko Medan masih biasa-biasa saja, khususnya dalam hal mengejar target.

Diketahui, realisasi pendapatan daerah Kota Medan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 4,40 trilyun atau sebesar 79,82%, dengan perincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,73 trilyun, atau 85,62%, realisasi dana perimbangan sebesar Rp 2,12 trilyun atau 94,91% dan dari realisasi dari pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 546,53 milyar atau 43,55%.

Hal itu diungkapkan oleh Salman Alfarisi ketika membacakan pandangan umum Fraksi PKS DPRD Kota Medan di rapat paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (15/08/2018).

“Pendapatan yang tidak terealisasi sebesar Rp 1,11 trilyun atau 20,22 persen akan mengakibatkan banyak program dan kegiatan Pemerintah Kota Medan yang akhirnya tidak terealisasi,” ungkap Salman Alfarisi yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan itu.

Salman Alfarisi menambahkan jika program dan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat tidak terealisasi, maka Pemko Medan telah mengabaikan hak-hak warga.

Tidak hanya itu, pendapatan yang tidak terealisasi sebesar Rp 1,11 trilyun itu juga berdampak terhadap realisasi anggaran belanja daerah sebesar 79,19% saja.

“Maka, pendapatan yang tidak terealisasi ini bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi memiliki dampak yang serius terhadap pembangunan Kota Medan ini,” ujarnya.

Atas dasar itu, FPKS DPRD Kota Medan meminta penjelasan kepada Pemko Medan terkait berapa banyak program dan kegiatan yang tidak terealisasi sepanjang tahun anggaran 2017.

“Kami mempertanyakan pendapatan yang tidak terealisasi sebesar Rp 1,11 trilyun tersebut, berapa banyak program dan kegiatan yang tidak terealisasi sepanjang tahun 2017. Kami minta penjelasannya,” ungkapnya. (din)

Comments

Komentar