Beranda POLITIK RAPBD Medan 2018 Diproyeksikan Rp 5,4 Triliun Lebih

RAPBD Medan 2018 Diproyeksikan Rp 5,4 Triliun Lebih

BERBAGI
Penandatangan KUA PPAS RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018 di gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/12/2017). (akses.co/istimewa)
Penandatangan KUA PPAS RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018 di gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/12/2017). (akses.co/istimewa)

akses.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Platfon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Rancangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan tahun anggaran 2018 tidak jauh berbeda dengan PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2017 yakni sebesar Rp5,4 triliun lebih.

Kesepakatan KUA PPAS RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, bersama para Wakil Ketua DPRD Kota Medan dan Walikota Medan Dzulmi Eldin di gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/12/2017).

Anggaran yang disepakati dalam KUA-PPAS itu meliputi pendapatan daerah sebesar Rp5,2 triliun lebih dan belanja sebesar Rp5,4 triliun lebih, sehingga devisit Rp 212 miliar lebih.

Henry Jhon mengakui RAPBD Kota Medan 2018 mengalami penurunan, dikarena terjadinya penurunan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, kata Henry Jhon, beberapa kegiatan yang menghasilkan PAD telah di take over oleh pemerintah pusat dan provinsi. “Dan bahkan, ada juga yang dihapus,” paparnya.

Untuk itu, Henry Jhon Hutagalung meminta Pemko Medan untuk meningkatkan kinerjanya untuk menutupi kekurangan anggaran itu, sehingga program pembangunan di Kota Medan dapat direalisasikan.

Selain itu, Henry Jhon Hutagalung juga meminta kepada Pemko Medan agar anggaran pembangunan yang sudah disepakati tidak digunakan di akhir tahun, sehingga tidak terkesan proyek pembangunan yang dilakukan terdesak. “Kami sudah sepakat agar proses tender itu dilakukan pada Desember atau paling tidak Januari. Ini dilakukan agar pekerjaan pembangunan cepat dilakukan,” paparnya.

Henry Jhon Hutagalung juga meminta kepada Pemko Medan untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika melaksanakan Reses. “Aspirasi masyarakat ini harus menjadi catatan dan direalisasikan masuk anggaran, sebab kami melihat aspirasi masyarakat yang ditampung saat Reses tidak diakomodir secara maksimal,” ungkapnya. (din)

Comments

Komentar