Beranda POLITIK Pengamat: Paslon jangan Manfaatkan Institusi Keamanan Berpolitik

Pengamat: Paslon jangan Manfaatkan Institusi Keamanan Berpolitik

BERBAGI
Cagubsu Edy Rahmayadi saat hadir diacara silaturahim yang digelar Ladon Club, Minggu (18/3/2018).
Cagubsu Edy Rahmayadi saat hadir diacara silaturahim yang digelar Ladon Club, Minggu (18/3/2018).

akses.co – Pernyataan Calon Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi soal aparat harus netral dalam penyelenggaran Pilgubsu terlebih saat masa kampanye, mendapat dukungan penuh.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Bimby Hidayat, politisasi birokrasi maupun institusi memang sebuah realitas politik yang tidak bisa terbantahkan.

“Secara kasat mata itu ada namun sulit mengidentifikasinya. Di sinilah ujian netralitas seorang aparat itu bakal terlihat. Yakni terletak dalam sikap dan sejauh apa keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada maupun pilpres. Terlebih di masa-masa kampanye seperti sekarang,” kata Bimby, Minggu (18/3).

Ia menjelaskan, posisi aparat atau birokrat dalam setiap momen pilkada berada pada poros tengah. Berkenaan persoalan perhatian khusus pengawasan yang berlebihan seperti disampaikan Edy Rahmayadi, menurutnya itu masuk akal. Ia menyadari statemen Edy dalam rangka mengingatkan peran dan fungsi aparat dalam pilkada. “Idealnya memang seperti itu dan harus seperti itu. Namun sejauh apa pengaruh statemen itu terhadap realitas di lapangan? Tidak bisa kita jawab dengan gamblang dan jelas. ,” imbuhnya.

Sementara dalam konteks pengawasan pemilu secara general, ia yakin petugas KPU atau Bawaslu pasti tetap menjalankan aturan sebagai fungsi dan tugasnya dengan azas yang berkeadilan dan terbuka. “Tidak ada perbedaan apalagi memihak. Persoalan substansinya bukan pada persoalan aparatur penyelenggara pemilunya namun lebih kepada setiap paslon mau atau tidak untuk menjalankan pemilu yang lebih jujur,” katanya.

Ia memisalkan ada aparat terlibat dalam proses pilkada yang sebenarnya bisa dilaporkan, namun siapa yang berani melakukan itu. “Lalu apakah ada jaminan perlindungan bagi si pelapor? Kan masalah juga nantinya. Maka wajar apapun itu dan siapapun itu paslonnya, pengawasan dalam proses pilkada penting dilakukan. Dan agar tidak terjadi pelanggaran proses elektoral ini, kejujuran dalam menegakkan netralitas setiap peserta pemilu harus ditanamkan dan penegakan hukum harus dilakukan jika terbukti melanggar,” pungkasnya dan menyebut bahwa tujuan reformasi adalah tertib hukum dan aturan yang demokratis.

Seperti diketahui, saat berkampanye di Kabupaten Padanglawas Utara baru-baru ini, Cagubsu Edy Rahmayadi berpesan kepada aparat keamanan agar bersikap netral dan tidak ada keberpihakan kepada pasangan calon mana pun selama masa kampanye.

“Saya minta aparat berlaku netral. Tak masalah kami diawasi, tapi tidak perlu berlebihan mengawasi kami. Berlaku adillah pada pasangan calon yang maju di Pilgub Sumut ini,” ujarnya di Posko Tim Pemenangan ERAMAS di Kantor Golkar Paluta, Jalan KH Dewantara, Kamis (15/3). Edy pun meminta seluruh masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih calon kepala daerah sesuai dengan pilihan masing-masing. “Saya hanya berpesan kepada masyarakat, jangan sampai tidak datang saat pemilihan nanti. Saya tidak menganjurkan memilih saya. Datang ke TPS, sebelum coblos, baca bismillah, allahuakbar. Coblos satu saja, kalau berkenan Sumut Bermartabat,” kata Edy.

Ia juga mengungkapkan alasan meninggalkan jabatannya di TNI dan maju sebagai cagub di Pilgubsu. Edy mengaku merasa bertanggung jawab dan tidak bisa menutup mata melihat kondisi Sumut yang mulai tertinggal dengan daerah lain. Ia pun mengajak masyarakat untuk berjuang bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan Sumut bermartabat. (rel)

Comments

Komentar