Beranda POLITIK Ikhyar: PDIP Kehilangan Hak Moral Bicara Kudatuli

Ikhyar: PDIP Kehilangan Hak Moral Bicara Kudatuli

BERBAGI
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap. (ist)
Muhammad Ikhyar Velayati Harahap. (ist)

akses.co – Pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto yang menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat melakukan audiensi ke Komnas HAM terkait penuntasan kasus Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996), mendapat perhatian Forum Aktivis 98 Sumut.

Muhammad Ikhyar Velayati Harahap yang di kenal sebagai Kordinator Forum Aktivis 98 Sumut mengatakan PDIP jangan mengkapitalisasi peristiwa 27 Juli milik PDIP dan menuduh seseorang sebagai yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan citra lawan politiknya

“PDIP jangan mengkapitalisasi dan mendemomestikasikasi isu 27 Juli 1996 demi kepentingan politik Pilpres 2019. Jika mau jujur, peristiwa 27 Juli 1996 yang paling banyak korban ditangkap, disiksa dan hilang adalah gerakan aktivis gerakan Pro Demokrasi khususnya kader kader Partai Rakyat Demokratik bukan PDIP,” ujar Muhammad Ikhyar Velayati, kemarin.

Ikhyar menambahkan, bahwa yang dituduh dalang serta ditangkap dan diculik adalah kader kader PRD yang dikenal saat itu militan dan konsisten menggerakkan dan membangun aliansi kekuatan rakyat mendukung PDIP melawan intervensi rezim Otoriter Soeharto.

“Paska 27 Juli 1996 Rezim Orde Baru justru menuduh Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang dan kambing hitam dalam kerusuhan 27 Juli sehingga menjadi target penangkapan, penculikan dan intimidasi di seluruh daerah di Indonesia, sementara Megawati dan petinggi PDI saat itu tidak satupun yang ditangkap. PDIP mendapat keuntungan politik yang sangat besar dari peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996,” kata Ikhyar.

Menurutnya, Popularitas Megawati dan PDIP membesar dan menjadi ikon dan idola rakyat Indonesia. Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan bahan bakar yang mendorong perlawanan rakyat hingga puncaknya pada reformasi 1998 yang menyebabkan lengsernya rezim diktator Soeharto dan menjadikan PDIP dan Megawati sebagai partai pemenang Pemilu yang berkuasa.

“Salah satu kebijakan yang tidak di tuntaskan oleh Megawati adalah peristiwa 27 Juli 1996. Megawati justru menempatkan orang orang yang bermasalah dan aktor yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM pada Kudatuli malah di tempatkan dalam kabinetnya, misalnya menempatkan Hendropriyono sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pada saat rezim Jokowi berkuasa Megawati dan PDIP juga mendukung Sutiyoso sebagai kepala BIN,” sindir Ikhyar Velayati.

Sebelumnya, diketahui, Sekjend PDI Perjuangan, Hasto menganggap SBY mengetahui banyak hal terkait insiden yang dilaporkan menyebabkan lima orang tewas dan 149 orang luka-luka itu. Sebab, menurutnya saat itu SBY menjabay sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).

“Jika memang Hasto (PDIP) jujur, konsisten dan serius menyelesaikan setiap peristiwa pelanggaran HAM khususnya kasus 27 Juli 1996 maka kesempatan tersebut terbuka lebar saat Megawati menjadi Presiden 2001-2004. Jadi atas dasar tersebut, sebenarnya sudah PDIP kehilangan hak moral dan hak politik untuk bicara tentang peristiwa 27 Juli 1996 dan peristiwa pelanggaran HAM lainnnya,” kata Ikhyar.

Dia berharap jangan sampai Komnas HAM justru menjadi alat politik PDIP untuk menjatuhkan citra Calon Presiden atau elit politik yang bersebrangan dengan PDIP atau rezim yang berkuasa saat ini.

Diketahui, Muhammad Ikhyar Velayati merupakan aktifis era 90-an yang di tangkap di Medan saat terjadi kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996. Ikhyar bersama 3 mahasiswa IAIN lainnya di tuduh terlibat dalam pengorganisasian mahasiswa, buruh dan petani di medan untuk melawan rezim Orde baru, termasuk pada peristiwa 27 Juli 1996. Saat itu rumah Ikhyar digrebek puluhan aparat. Tetapi saat itu Ikhyar berhasil lolos dan lari ke Jakarta. Pada Agustus 1996 Ikhyar dan 3 temannya tertangkap di LBH Medan serta di tahan selama 3 minggu serta menjalani wajib lapor selama 6 bulan.

Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 adalah awal keruntuhan Rezim Soeharto dan Orde Baru yang berkuasa sejak 1965 sampai Tahun 1998. Penyerbuan Kantor PDIP oleh aparat Orde Baru dalam rangka menggagalkan pengangkatan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP justru menyulut perlawanan dan membangkitkan solidaritas gerakan pro demokrasi terhadap PDI Megawati. Peristiwa ini tidak akan pernah di lupakan oleh pelaku sejarah yang mendorong runtuhnya kekuasaan Soeharto dan Orde Baru pada 21 Mei 1998. (rel)

Comments

Komentar