Beranda POLITIK DPRD dan Pemko Medan Sepakat Cabut Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan

DPRD dan Pemko Medan Sepakat Cabut Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan

BERBAGI
rapat paripurna pencabutan Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan, Rabu (8/08/2018). (akses.co/din)
rapat paripurna pencabutan Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan, Rabu (8/08/2018). (akses.co/din)

akses.co – DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyepakati untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (8/8/2018).

Dengan dicabutnya Perda itu, kewenangan Pemko Medan dalam mengelola izin usaha kelautan dan perikanan, khususnya bagi kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 GT dicabut. Nelayan yang memiliki kapal di antara 5 GT hingga 10 GT merupakan nelayan kecil, sehingga pemungutan retribusi dinilai cukup memberatkan.

“Pencabutan Perda ini diharapkan bisa mendorong nelayan kecil untuk lebih kompetitif,” papar Ketua Pansus pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Paul Mei Simanjuntak.

Sebagai ganti pencabutan Perda itu, nelayan kecil hanya wajib mengantongi tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) yang diterbitkan Pemko Medan. “Penerbitan TPUIP tidak dikenakan biaya,” ujarnya.

Diketahui, seluruh fraksi di DPRD Medan menyetujui dengan catatan Pemko Medan harus tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil.

“Jangan sampai karena tidak ada pemungutan retribusi, pelayanan kepada nelayan jadi tidak maksimal,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar, Mulia Asri Rambe.

Beberapa fraksi juga mendesak Pemko Medan untuk segera menyerahkan database nelayan kecil yang ada untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada nelayan.

Pemko Medan juga diminta untuk segara mensosialisasi pencabutan perda tersebut sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat, terutama nelayan.

“Kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Nelayan kecil harus jadi prioritas utama dalam memperoleh bantuan dari pemerintah,” ujar Anton Panggabean dari Fraksi Demokrat. (din)

Comments

Komentar