Beranda POLITIK DPR Tantang PGN Percepat Bangun Jaringan Gas

DPR Tantang PGN Percepat Bangun Jaringan Gas

BERBAGI
Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu. (ist)
Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu. (ist)

akses.co – Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu mendorong PT PGN agar mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai solusi mengatasi kelangkaan gas di masyarakat. Dia meyakini pembangunan jarga juga menjadi solusi kepada rumah tangga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap gas subsidi tabung 3 kg.

Karenanya, kata dia, pembangunan jargas harus bertambah setiap tahun, supaya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Dia mengungkapkan hal itu meneruskan hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke PGN kemarin. Sebab pada prinsipnya dengan mengandalkan gas elpiji ukuran 3 kg butuh biaya transportasi, waktu kirim agar sampai ke masyarakat.

“Dan itu semua tentu butuh tambahan biaya hingga diterima masyarakat. Panjang rantai distribusinya. Kalau dengan jargas kebutuhan gas langsung terdistribusi ke rumah-rumah penduduk. Masyarakat bisa menghemat Rp90 ribu setiap bulannya atau hampir Rp1 juta per tahun,” kata Gus, Jumat (22/12/2017)

Secara umum, kata Gus Irawan, melihat Indonesia dengan potensi gas yang cukup banyak, ke depannya perlu identifikasi daerah-daerah mana yang mempunyai sumber-sumber gas yang diekspor ke luar negeri, sebagian juga harus bisa dimanfaatkan untuk jaringan gas untuk konsumsi rumah tangga (masyarakat). Terkait jargas ini, dia menekankan Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM sudah menyetujui pembangunan infrastruktur jaringan gas di beberapa titik di beberapa daerah.

“Kita dorong pembangunan infrastruktur gas untuk jaringan gas rumah tangga, supaya ada pemerataan ke seluruh Indonesia karena daerah-daerah yang memiliki sumber gas cukup banyak. Di Cirebon ini PGN masih menggunakan sumur-sumur gas tua, bagaimana instansi terkait bekerja keras menemukan sumber-sumber gas yang baru untuk memenuhi permintaan gas yang kian tahun kian bertambah,” pintanya.

Anggota DPR-RI asal pemilihan Sumut ini juga berharap harga gas melalui jaringa sebaiknya jangan naik dulu, kalaupun ada penyesuaian harga sebenarnya lebih kepada subsidi silang agar PGN memiliki ruang fiskal untuk mengisi jaringan gas yang akan dibangun oleh Kementerian ESDM.

“Anggaran 2018 sudah disepakati cukup besar untuk membangun infrastruktur gas, termasuk di Jakarta, Bekasi, Sumatera, Sulawesi. Kalau infrastruktur gasnya sudah dibangun oleh Kementerian ESDM maka bagian PGN adalah menyalurkan gas tersebut ke masyarakat,” terangnya.

Direktur PGN, Jobi Triananda Hasjim mengungkapkan saat jargas masuk ke masyarakat mereka takut gas itu tidak aman, tapi setelah tahun pertama dipasang, maka tahun kedua dan ketiga mulai kuwalahan karena masyarakat yang sudah menikmati menginformasikan kepada tetangga-tetangga desa sehingga animo masyarakat sangat tinggi.

“Tadi keluhan pelanggan jaringan gas adalah mereka dikomplain oleh deerah tetangga yang belum bisa tersambung jargas. Ini yang kita minta dukungan Komisi VII DPR untuk mendorong pemerintah agar menambah alokasi APBN-nya sehingga jargas bisa berjalan,” pungkasnya.

Gus Irawan mengaku Komisi VII berkomitmen untuk mendorong pembangunan jaringan gas tersebut. “Bagaimana tidak masyarakat membutuhkan sumber energi murah. Apalagi di wilayah Sumatera Utara,” tuturnya.

Dia mengharapkan agar jangan lagi ada kesenjangan distribusi gas. “Ingat ketika pengusaha di Sumut mengeluh harga gas industri lebih mahal daripada daerah lain. Kita perjuangkan sampai ke pemerintah pusat. Sekarang gas elpiji ukuran 3 kg pula bermasalah. Langka dimana-mana. Solusinya saya kira harus dibarengi dengan jargas ini,” tuturnya.

Menurut Gus Irawan, memang ada sedikit persoalan di masyarakat soal pembangunan jaringan gas. “Yaitu ketakutan soal tingkat keamanan. Tapi di berbagai daerah sudah jalan. Nah saya ingin masyarakat Sumut pun nantinya terjangkau jaringan gas ini. Sebab lama-lama saya lihat elpiji 3 kg itu akan jadi komoditas spekulan. Dinaikturunkan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sudah hampir sama seperti kasus minyak tanah dulu sebelum konversi,” tuturnya. (rih)

Comments

Komentar