NEWS

PGK Minta Pemkab Dairi Mendesak Pemerintah Desa sampaikan LPJ Realisasi APB Desa tahun 2019

Dairi, akses.co – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Dairi meminta kepada pemerintah kabupaten Dairi untuk mendesak pemerintah desa menyelesaikan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun 2019. Ketua PGK Dairi, Songli Tatajo Lingga mengatakan seyogyanya pemerintah desa sudah menyampaikan LPJ realisasi APBDes tahun 2019 paling lama bulan maret lalu. 10/8/2020.

Hal ini sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 70 ayat 1 dan 2 yaitu :
(1). Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
(2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

“Ini kan sudah bulan agustus tahun 2020, sudah telat 5 bulan, sebentar lagi tahun ini akan berakhir. LPJ/SPJ tahun 2019 belum kelar, ada apa sebenarnya yang terjadi ? ” tukas Songli.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, terkhusus di kecamatan pegagan hilir yang terdiri dari 13 desa bahwa perhari ini senin 10 agustus 2020 belum ada satu desapun yang menyampaikan dokumen penting tersebut kepada pihak kecamatan.

PGK Dairi merasa terpanggil untuk menyuarakan hal-hal penting untuk diketahui oleh masyarakat, sebagai upaya untuk mengajak elemen masyarakat berpartisipasi, berkontribusi dalam mengawal kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten Dairi.

Terhadap keterlambatan penyampaian dokumen LPJ realisasi APBDesa tahun 2019 kepada bupati, ketua PGK berharap bupati bersikap tegas dengan mengambil langkah yang tepat terhadap pemerintah desa dalam percepatan penyelesaian dokumen tersebut, bila perlu dengan memberikan sanksi yang tegas pula. Tutur dari ketua PGK Dairi ke wartawan akses.co(Red)

Comments
To Top