NEWS

Pernyataan Sikap FGD PEKAN Saat berunjukrasa di PUPR dan Disdik Langkat

LANGKAT, akses.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Focus Group Discussion melakukan aksi unjukrasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat serta Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Jumat (4/9).

Dalam aksinya, mereka menduga telah terjadi “proyek siluman” yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Langkat.

Munurut mereka, berdasarkan pengadaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolahtahun anggaran 2019 dengan pagu Rp.16.568.970.150, dengan metode pemilihan penunjukan langsung dan penambahan ruang kelas sekolah tahun anggaran 2019 dengan pagu Rp.1.195.760.000, dengan Mmetode pemilihan penunjukan langsung.

Dimana, pengadaan tersebut berlokasi pengerjaan yang diduga tidak jelas, spesifikasi pekerjaan yang diduga tidak jelas dan tidak menggunakan metode tender.

“Kami menduga pengadaan tersebut “proyek siluman”. Yang menyebabkan kerugian Negara,” teriak koordinator aksi FGD PEKAN Hanafi.

Masih menurut mereka, berdasarkan hasil investigasi mereka dilapangan pada tanggal 26 Agustus 2020, terkait rehabilitasi SDN 6/97 Inpres Afd VII/G di desa Banjaran Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, diduga terjadi “proyek siluman”.

Pasalnya, tidak adanya plang proyek. Kemudian, ada pengadaan alat praktik dan peraga siswa, belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan komputer unit jaringan DHI. Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMP (DAK) Tahun 2020 dengan pagu Rp.1.176.000.000, dan belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan komputer unit jaringan DHI.

Lalu, pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi sekolah dasar (DAK) tahun 2020 dengan Pagu Rp.660.000.000.

“Dimana, dalam pengadaan tersebut diduga tidak jelas diperuntukkan untuk SMP mana, alamat pengerjaan berada di Kantor dinas pendidikan.Kami menduga terjadinya “proyek siluman” yang menyebabkan kerugian negara. Padahal APBN sudah menganggarkan BOS Afirmasi,” kata mereka saat berunjukrasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Sementara di Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, mereka menduga di Dinas tersebut sering kali terjadinya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan diduga temuan BPK RI tersebut masih ada yang belum ditinjak lanjuti.

“Berdasarkan isu yang beredar, bahwa pengadaan di dinas PUPR Langkat diduga sudah mendapatkan pemenang tender padahal tender di LPSE Langkat Belum Selesai. Kami menduga terjadinya pengkondisian,” teriak mereka.

Menurut mereka, dari data yang ada di FGD PEKAN pemenangan dalam pengadaan tersebut, dari nama-nama penerima proyek diduga sudah dikondisikan oleh Kadis PUPR.

Mereka menilai, Kadis PUPR Langkat juga harus bertanggungjawab terhadap temuan BPK RI yang belum ditindak lanjuti dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dilakukan, guna memperkecil temuan BPK RI yang ada di Dinas PUPR.”Kami berharap seleksi dalam pemenangan tender dan pengadaan langsung harus terbuka, sehingga mahasiwa dan masyarakat bisa melakukan kontrol,” harap mereka.

Berdasarkan hal tersebut, FGD PEKAN pun meminta agar Kadis Pendidikan Langkat untuk memberikan Klarifikasi terkait dugaan “proyek siluman” yang mereka sampaikan.

Kemudian, meminta Kadis Pendidikan Langkat untuk memberikan contoh yang baik terutama dalam pengadaan yang transparan.

Selanjutnya, neminta Kadis PUPR Langkat untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan data pengkondisian proyek yang mereka temukan.

Meminta Kadis PUPR Langkat untuk bertanggangungjawab terhadap temuan BPK RI dari tahun-tahun sebelumnya yang diduga belum ditindak lanjuti.

Dan, meminta Kadis PUPR Langkat untuk transparan terhadap pemilihan pemenang dalam pengadaan langsung dan atau tender pengadaan.

Dalam aksi tersebut di Dinas Pendidikan para pendemo diterima Kasi Sapras SD Drs.Indra Aswin Menjawab pertanyaan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan dari Provinsi dan mengaku bahwa pihak Provinsi hanya meminta data Dapodik.

Sementara itu salah satu mengatakan walaupun itu adalah kegiatan dari dinas pendidikan provinsi, seharusnya dinas pendidikan kabupaten mengetahui itu,seperti orang yang mau masuk kerumah orang harus assalamu’alaikum terlebih dahulu,dan mengatakan bahwa bapak tidak layak menjadi pejabat di Dinas ini (AF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Juga
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker