Pengembang Tutup Akses Jalan Rumah Warga

RDP Komisi D DPRD Kota Medan dengan manajemen Hotel Antares, Medan dan perwakilan warga, Kamis (14/12/2017). (akses.co/din)
RDP Komisi D DPRD Kota Medan dengan manajemen Hotel Antares, Medan dan perwakilan warga, Kamis (14/12/2017). (akses.co/din)

akses.co – Pengembang Rumah Toko (Ruko) HDK menutup akses rumah warga di Jalan Puri Gang Penghulu, Medan Kota. Akibatnya warga merasa kesulitan untuk mengakses jalan itu. Terlebih lagi saat terjadi kebakaran di kawasan itu yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.

Marianto warga Jalan Puri Gang Penghulu mengungkapkan pengembang Ruko itu sama sekali tidak menyediakan akses jalan kepada warga sekitar.

Padahal, akses jalan yang sebelumnya digunakan warga itu merupakan tanah hibah. Selain menutup akses jalan itu, pengembang juga mematikan aliran listrik rumah warga yang kurang mampu di kawasan Ruko tersebut.

“Itukan tanah hibah untuk akses jalan keluar masuk warga Lingkungan 3 dari Jalan Puri Gang Penghulu menuju Jalan Laksana Gang Ali. Tapi karena di Gang Penghulu jalannya mengecil, jadi tidak bisa di lalui mobil pemadam kebakaran. Kami takut jika terjadi kebakaran seperti beberapa tahun yang lalu pak,” paparnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Kota Medan, Kamis (14/12/2017).

Warga lainnya, Ika mengungkapkan sebelumnya, tidak banyak bangunan Ruko yang terdapat di kawasan itu. Sehingga kawasan itu bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

“Sejak maraknya bangunan ruko di daerah itu, warga yang tinggal di belakang ruko tersebut merasa tersudut. Sekarang, jangankan untuk akses memutarkan mobil,.untuk menyelamatkan diri jika terjadi kebakaran gak bisa pak,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Camat Medan Kota, Edi Matondang meminta warga yang protes untuk menunjukkan alas hak atas tanah mereka masing-masing, jika memang tanah yang terdampak pembangunan ruko dua pintu itu sudah menutup akses jalan warga.

“Tapi kami sudah keluarkan surat penyetopan aktivitas membangun untuk sementara, setelah kami mengundang warga dan pengembang. Tapi pengembang tidak hadir. Undangan kedua pun sudah kita keluarkan,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Ahmad Arif meminta kepada dinas terkait agar tidak membiarkan masalah itu. Pengembang harus segera ditindak dan pihak terkait segera keluarkan surat pemberhentian operasi. Dinas Tata Kota jangan main-main lagi dalam menertibkan bangunan yg melanggar aturan.

“Supaya benar-benar serius dalam hal penertibannya, saya menyarankan agar melibatkan aparat penegak hukum dalam hal peninjauan lokasi, agar akses jalan itu dibuka kembali,” ungkapnya. (din)

Artikel Terkait