ACEH

Pemkab Jangan Main-Main Dengan Aturan Sertifikat Cakep

SINGKIL, akses.co – terkait masih banyaknya kepala sekolah di Aceh Singkil yang belum memenuhi syarat, salah satunya yaitu tidak memiliki Sertifikat Calon Kepala ( Cakep ) Sekolah.

Hal tersebut ditanggapi oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Singkil M. Najur saat ditanyai oleh akses.co, Selasa (22/9/2020)

M. Najur mengatakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak boleh main – main dengan aturan.

Untuk menanggapi itu, kata dia, kita minta pemerintah jangan main-main dengan aturan.

Ketua PGRI Aceh singkil itu juga meminta agar Pemerintah kabupaten tidak terlena dengan kesalahan. “Coba Pemerintah Kabupaten buka mata hati, jangan terlena dalam kesalahan yang berkepanjangan”, Imbuhnya.

M Najur melanjutkan, penyediaan anggaran pelaksanaan Cakep adalah skala prioritas.

“Eksekutif dan Legislatif jangan hanya fokus pada pembangunan fisik, pembangunan SDM juga harus diseimbangkan”, Jelasnya.

Kalau tidak, sambungnya, tunggu saja kehancuran sektor pendidikan kita di Aceh Singkil.

Oleh karena itu tahun depan mau tidak mau suka atau tidak, ini harus diplotkan anggarannya, pihak PGRI akan tetap mengawal sehingga Diklat Cakep bisa dilaksanakan tahun depan, Tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil saat diwawancarai akses.co menjelaskan terkait syarat kepala sekolah yang masih dilanggar. “Berdasarkan data hasil mutasi terakhir tahun 2018, bahwa kepala sekolah yang di angkat memiliki persentase memenuhi persyaratan sesuai permendikbud sekitar 55 persen, sisa nya masih belum memenuhi persyaratan”, Ungkap Khalilullah pada Sabtu 5 september 2020 lalu.

Menurutnya, persyaratan yang paling banyak dilanggar antara lain belum memiliki sertifikat cakep, kemudian ada juga yang belum memiliki sertifikat pendidik, disamping itu ada juga yang lain yaitu pangkat atau golongan.

“Sebenar nya 2 tahun terakhir kita sudah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan diklat tersebut, namun karena secara teknis banyak hal yang belum bisa terlaksana sampai saat ini”, Tambahnya.

Termasuk tahun 2020 kita sebenarnya sudah coba anggarkan untuk pelaksanaan diklat, namun karena adanya pandemi COVID sehingga untuk pelaksanaan diklat sampai saat ini masih kita tunda, Lanjutnya.

Sampai saat ini, katanya, kita baru menyiapkan atau menyeleksi secara administrasi seluruh calon peserta diklat dan calon peserta pengawas sekolah yang saat ini sudah kita siapkan.

Khalilullah mengakui bahwa sebenarnya memang beberapa tahun terakhir sudah ada ancaman dari kemendikbud dimana apabila terdapat kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat maka tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diterima oleh sekolah baik Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana lainnya. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.