SUMUT

Pelaksanaan Raker Anggota DPRD Sumut di Balige Perlu Dijelaskan dan Jangan Sampai Ada Temuan Oleh BPK

MEDAN, akses.co – Gencarnya pemberitaan Rapat Kerja (Raker) tahunan anggota DPRD Sumut, di Balige, yang anggaranya tidak boleh diketahui wartawan, mendapat tanggapan serius dari FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) Sumatera Utara.

Jangan sampai ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran Raker tersebut. Hal itu disampaikan, Siska Baringbing
Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, kepada wartawan melalui sambungan selulernya, Sabtu (19/9).

Dalam Rapat kerja tahunan, memang hal yang wajar jika ini dihadiri seluruh anggota dewan, karena ini menyangkut kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan oleh DPRD Sumut, dimana menurut informasi yang beredar untuk rapat kerja tahunan ini akan menghabiskan anggaran diduga sekitar Rp.2,5 Miliar.

Sebagaimana kita ketahui bersama mata anggaran untuk kerja di luar kota selain biaya makan minum akan ada biaya transportasi dan harian untuk anggota DPRD, belum lagi staf ahli, staf pakar dan staf Sekretariat DPRD Sumut.

Pemilihan tempat rapat kerja tahunan di Balige Kabupaten Toba sebagai tempat Rapat Kerja Tahunan ini kiranya perlu dijelaskan oleh Ketua DPRD Sumut, termasuk hal apa yang dibicarakan dalam rapat kerja tersebut.

Ini sebagai bentuk tanggungjawab moral Wakil rakyat dalam penggunaan uang pajak rakyat dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD, tentu sangat baik bila dibarengi dengan penjelasan output/ hasil rapat dan tujuan rapat diharapkan ini membawa angin segar buat kebijakan yang pro rakyat untuk mengatasi berbagai persoalan di Sumatera Utara, kata Siska.

Sambungnya, Hal penting lainnya yang perlu kita ketahui dalam rapat tahunan ini adalah bagaimana tanggapan DPRD terkait Rencana PAPBD Sumut TA 2020 yang akan mengalami defisit 100 Miliar lebih, banyak hal juga yang ingin kita ketahui komitmen DPRD Sumut atas implementasi APBD Sumut TA 2020.

Hak lainnya lagi yg ingin kita dengar dari rapat kerja tahunan ini adalah terkait transparansi alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang sedang dijalankan oleh eksekutif yakni Gubernur Sumut dan jajarannya, terutama terkait trend Penularan Covid-19 yang terus meningkat.

Tentu saja kita tetap mengingatkan jangan sampai ada temuan BPK anggota DPRD Fiktif yang hadir alias demi mendapatkan SPPD melakukan perjalanan dinas fiktif, atau malah pakai jasa “Joki”, modus seperti itu jangan sampai terdengar lagi pada periode DPRD saat ini. ujar Siska Baringbing, Koordinator Advokasi dan Kajian Hukum FITRA Sumut, tegasnya. (Han)

Comments
To Top