ACEH

Miris, Dewan Setujui Alokasi Uang Makan ASN Saat Masih Ada Puskesmas Yang Kurang Anggaran

SINGKIL, akses.co – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil melalui Badan Anggaran (Banggar) menyetujui alokasi uang makan harian ASN selama dua bulan senilai Rp 969 juta.

Hal itu seperti yang disampaikan Juru bicara Banggar DPRK Aceh Singkil Ramli Boga saat membacakan laporan Banggar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2020 dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada 16 September 2020 lalu.

Saat itu Ramli Boga mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan secara objektif, maka banggar mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan atau uang makan tambahan dua bulan Rp 969 juta.

Ironisnya, dibalik persetujuan alokasi uang makan tambahan ASN tersebut ternyata masih ada saja puskesmas yang tidak mampu membuka serta memberikan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) dilingkup puskesmasnya.

Seperti yang disampaikan oleh kepala puskesmas gunung meriah Haryono, ia mengatakan minta maaf karena IGD untuk sementara harus ditutup. “Kami kesusahan bayar honor yang piket di IGD pak”, Sebutnya kepada akses.co, Jum’at (18/9/2020)

Dari Dinas sudah tidak di Alokasikan anggaran, teman-teman mengeluh pak, tambahnya.

Karena hal itu, kami kesulitan untuk meningkatkan pelayanan, imbuhnya.

Pelayanan IGD dipuskesmas gunung meriah sudah dua bulan ini tutup, semenjak pindah puskesmas tinggal tenaga pelayanan rawat inap yang masih di suport, tutupnya.

Selain itu, Warisno, kepala puskesmas suro mengatakan bahwa untuk saat ini IGD 24 jam di Suro belum buka pak, berhubung puskesmasnya di renovasi, sebutnya.

Saat disinggung terkait anggaran, Warisno mengatakan tentang kendala di anggaran saya kurang paham juga.

“Namun, di sampaikan oleh Dinas kepada kami bahwasanya untuk suro IGD nya bukan 24 jam”, Tambahnya.

Memang tahun lalu IGD kita buka 24 jam, tapi mulai tahun ini buka pada saat jam kerja, sambungnya.

“Kalau ada perintah buka 24 jam kita buka pak”, tegasnya.

Anggota DPRK Aceh Singkil Ramli Boga saat dikonfirmasi awak media menyebutkan nanti akan saya pertanyakan dulu ke Dinas terkait dan rekan-rekan anggota dewan yang membidangi itu, katanya.

“karena setahu saya pribadi, di Dinas Kesehatan tidak ada pemotongan anggaran, malah penambahan yang ada saya lihat”, Jelasnya.

Bahkan nasional dan daerah fokus terhadap anggaran kesehatan yang mana didalamnya ada puskesmas, sambungnya.

Karena puskesmas dibawah dinas kesehaten, makanya kita pertanyakan dulu bagus-bagus ke dinas terkait, tambahnya.

Menganggapi hal tersebut, Ketua DPD ALAMP AKSI Aceh Singkil Hardinata Simamora menganggap Pemkab dan Dewan tidak memikirkan nasib warga yang butuh fasilitas kesehatan.

Pemkab Aceh singkil mengalokasikan anggaran uang makan tambahan ASN untuk dua bulan senilai Rp. 969 Juta, hampir 1 miliar, Sebutnya.

“Mirisnya lagi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil pun menyetujui hal itu, padahal ada puskesmas yang kekurangan anggaran”, tambahnya.

Disini kita bisa melihat, Pemkab dan DPRK Aceh Singkil tidak berpihak kepada masyarakat terkhusus dalam bidang kesehatan, Imbuhnya.

“Hari ini Pemkab Aceh singkil Lebih mementingkan Sejengkal perut ASN sebanyak 3000 an orang saja, dari pada berpuluhan ribu warga yang butuh fasilitas kesehatan”, Tambahnya.

Menurutnya, dari sini juga bisa dilihat bahwa Visi misi Dulsaza tentang Sehat hanyalah life style atau cakap-cakap saja.

Ini cukup aneh, katanya, DPRK yang merupakan perwakilan kita juga tidak berpihak kepada rakyat.

“DPRK dengan terang-terangan menyetujui pengalokasian dana makan tersebut, hal itu sangat menyayat hati kita sebagai masyarakat kecil di setiap desa yang butuh fasilitas kesehatan”, tegasnya.

Kami dari DPD ALAMP AKSI Aceh Singkil sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Aceh singkil, tetapi tidak ada tanggapan sampai sekarang, paparnya.

Tadi sore, Sekjend dan kader-kader DPD ALAMP AKSI Aceh singkil juga sudah mendatangi kantor DPRK untuk mempertanyakan Dana makan ASN untuk 2 bulan senilai Rp. 969 juta yang telah di setujui dan disahkan oleh DPRK. “Disini kita dari DPD ALAMP AKSI Aceh singkil meminta agar Dana makan ASN senilai Rp 969 juta tersebut dikaji ulang bagaimana caranya agar uang tersebut berpihak kepada 24 ribuan masyarakat miskin”, pintanya.

Terkait IGD Puskesmas yang tutup, akses.co sudah mencoba mengkonfirmasi Kadis kesehatan Aceh Singkil, namun sampai berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan tersebut. (SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker