Beranda METRO Tidak Sesuai Peruntukkan, Pemko Ancam Tidak Perpanjang HGB PIK

Tidak Sesuai Peruntukkan, Pemko Ancam Tidak Perpanjang HGB PIK

BERBAGI
RDP Komisi C dengan Dinas Perindustrian Kota Medan di ruang Komisi C lantai III gedung DPRD Kota Medan, Selasa (1/8/2017). (akses.co/din)
RDP Komisi C dengan Dinas Perindustrian Kota Medan di ruang Komisi C lantai III gedung DPRD Kota Medan, Selasa (1/8/2017). (akses.co/din)

akses.co – Sejumlah ruko yang terdapat di kawasan Pusat Industri Kecil (PIK), Kecamatan Medan Denai banyak yang tidak sesuai peruntukkan sebagai kawasan industri kecil. Pemerintah Kota (Pemko) Medan, melalui Dinas Perindustrian Kota Medan mengancam untuk tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) untuk ruko-ruko yang tidak sesuai peruntukkannya itu.

Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan, Zulkifli Sitepu mengungkapkan PIK seluas 1,6 hektar itu terdapat 92 ruko dan sebagian ruko tersebut sudah dialihfungsikan. Tidak lagi dijadikan sebagai pusat industri seperti industri pembuatan sepatu, tali pinggang dan lainnya, namun sudah dijadikan sebagai salon, kedai dan lainnya.

“PIK itu HPLnya milik Pemko Medan dan HGBnya selama 20 tahun. Di PIK itu sudah kami tetapkan seluruh penghuninya yang menempati ruko-ruko di PIK itu harus dijadikan sebagai pusat industri. Tapi faktanya, sebagian sudah dialihfungsikan. Ada yang buat salon, buka warung dan lainnya,” paparnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Kota Medan, Selasa (1/8/2017).

Atas dasar itu, Zulkifli Sitepu menambahkan Pemko Medan bisa saja tidak memperpanjang HGB untuk para penghuni PIK yang memfungsikan rukonya tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Soalnya, di September 2017 ini, HGB untuk seluruh ruko di PIK itu akan berakhir.

“HGB di PIK Medan Denai itu, September ini sudah habis masanya 20 tahun. Bisa saja nanti Pemko tidak memperpanjang HGBnya bila ada penghuni PIK yang mengalihkan fungsi rukonya sesuai peruntukkan,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Andi Lumban Gaol mengingatkan Dinas Perindustrian Kota Medan untuk menghindari konflik dengan para penghuni di PIK tersebut.

“Tidak memperpanjang HGB untuk para penghuni PIK itu berpotensi akan terjadi konflik. Untuk itu, kita harus mewanti-wantinya sejak dini,” ujarnya. (din)

Comments

Komentar