Beranda METRO Ternak Kaki Empat Usik Kenyamanan Warga Medan Denai

Ternak Kaki Empat Usik Kenyamanan Warga Medan Denai

BERBAGI
Reses 2019
Reses I 2019 hari kedua anggota DPRD Kota Medan, Sabar Syamsurya Sitepu di Medan Denai, Selasa (29/1/2019). (Foto : akses.co/din)

akses.co – Warga Jalan Bromo Ujung/Jalan Selamat Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai mengeluhkan masalah ternak kaki empat di kawasan itu. Walau lokasi ternak kaki empat itu berada di seberang sungai, namun tetap saja, aroma baru dari lokasi ternak itu tercium.

Batara Parulian, warga Jalan Bromo Ujung mengungkapkan hal itu saat reses I 2019 di hari kedua anggota DPRD Kota Medan, Sabar Syamsurya Sitepu di Jalan Rawa Cangkuk III, Medan Denai, Selasa (29/1/2019).

“Kebetulan di seberang sungai tempat tinggal kami ada saudara-saudara kita beternak kaki empat (babi). Kami merasa terganggu. Aromanya sudah terasa pak,” paparnya saat reses itu.

Batara Parulian menambahkan warga sudah merasa keberatan dengan kondisi itu. Namun, warga enggan melakukan protes langsung ke pemilik ternak itu. Karena dikhawatirkan terjadi bentrok antar warga.

“Kalau nanti masyarakat yang protes langsung bisa gak elok. Bisa bentrok fisik nanti pak. Kami mohon solusinya pak,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Sabar Syamsurya Sitepu mengungkapkan untuk menghindari bentrok fisik, warga yang merasa terganggu dengan keberadaan ternak kaki empat itu agar membuat surat pernyataan keberatan.

“Kumpulkan saja tanda tangan warga yang keberatan dengan ternak kaki empat itu. Nanti akan kita teruskan kepada instansi terkait,” paparnya.

Sabar Syamsurya Sitepu menambahkan Pemerintah Kota Medan telah membuat Peraturan Daerah terkait larangan beternak kaki empat di Kota Medan. Bukan hanya babi, namun semua hewan berkaki empat lainnya seperti sapi, kambing dan lainnya juga dilarang.

“Karena di Perda itu sudah dilarang. Kenapa masih ada juga warga yang beternak kaki empat di Medan,” ungkapnya.

Selain masalah ternak kaki empat, sejumlah warga yang menghadiri reses itu juga mengeluhkan masalah pembangunan infrastruktur jalan, masalah korupsi dan masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (din)

Comments

Komentar