Beranda METRO Serapan Anggaran Minim, Pelayanan Masyarakat Pun Terhambat

Serapan Anggaran Minim, Pelayanan Masyarakat Pun Terhambat

BERBAGI
Rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (27/09/2017). (akses.co/din)
Rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (27/09/2017). (akses.co/din)

akses.co – Aneh, anggaran yang telah disiapkan malah tak bisa diserap dengan maksimal oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat pun tidak maksimal.

Diketahui, sejumlah SKPD yang tidak maksimal dalam menyerap anggarannya di tahun anggaran 2016 diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, 78,24% dari total anggaran yang ditetapkan. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 74,53%, Bagian Keagamaan, 82,70%, Dinas Pertanian dan Kelautan belanja yang terealisasi hanya 83,43%, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 82,18%, Dinas Pendidikan 74,99%, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 73,27% dan paling rendah anggaran belanja yang terealisasi Dinas Lingkungan Hidup yakni hanya 58,11%.

Atas dasar itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 meminta kepada Walikota Medan, T Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi sejumlah kepala SKPD yang penyerapan anggarannya minim.

“Kami merekomendasikan kepada Walikota Medan untuk segera menindak dan mengevaluasi pimpinan SKPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran minimal 90%,” ungkapnya saat membacakan hasil laporan Pansus tersebut di rapat paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (28/09/2017).

llhamsyah menambahkan realisasi penyerapan anggaran minimal 90% itu benar-benar dilaksanakan agar program kegiatan yang dijalankan sejumlah SKPD itu bermanfaat bagi pembangunan Kota Medan.

“Selain itu, reformasi penyusunan anggaran harus segera dilaksanakan dengan menempatkan ASN yang berkompeten agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” pungkasnya. (din)

Comments

Komentar