Beranda METRO Sebagian Pejabat Eselon IV Pemko Medan Dilarang Bawa Mobil

Sebagian Pejabat Eselon IV Pemko Medan Dilarang Bawa Mobil

BERBAGI
Dua personil Satpol PP Kota Medan sedang menguji palang parkir di Kantor Wali Kota Medan, Minggu (13/1/2019).
Dua personil Satpol PP Kota Medan sedang menguji palang parkir di Kantor Wali Kota Medan, Minggu (13/1/2019).

akses.co – Sebagian pejabat eselon IV di Sekretariat Pemko Medan dilarang membawa mobil saat bekerja. Sedangkan staf biasa dan tenaga honorer tidak diperbolehkan sama sekali.

Sebagian pejabat eselon IV, staf biasa maupun tenaga honorer hanya dibolehkan menggunakan sepeda motor maupun kendaraan umum. Hal ini dikarenakan lahan parkir yang tersedia di Kantor Wali Kota Medan terbatas. Akibat terlalu padat, para tamu yang datang ke sana untuk keperluan kesulitan mencari tamu.

“Yang boleh membawa mobil hanya pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV. Khusus untuk eselon IV, hanya sebagian saja yang diperkenankan membawa mobil,” ungkap Kabag Umum Setdako Medan, Muhammad Andi Syahputra di Balai Kota Medan, Minggu (13/1/2019).

Akibat lahan parkir yang tidak mencukupi, maka pekan depan diberlakukan pembatasan membawa kendaraan.

“Memang sudah tidak cukup lagi tempat parkir. Makanya, pegawai dibatasi untuk menggunakan kendaraan roda empat,” jelasnya.

Dia menambahkan, nantinya juga diberlakukan palang parkir untuk masuk dan keluar balai kota. Dengan demikian setiap kendaraan tamu yang mau masuk terlebih dahulu harus mengambil karcis parkir yang telah disediakan untuk para tamu.

“Tamu ketika masuk ambil karcis parkir. Ketika keluar cukup berikan karcis parkirnya kepada petugas yang ada di pintu keluar. Kalau pegawai naik mobil dan masuk menggunakan karcis tamu, tentu akan ketahuan oleh petugas yang jaga parkir di pintu keluar. Nanti diberikan peringatan dan himbauan agar tidak membawa lagi mobil ketika bekerja,” tambahnya.

Pembatasan ASN dan PHL menggunakan roda empat saat bekerja sebenarnya sudah pernah disampaikan melalui surat edaran dari Sekda Kota Medan No 024/8346 tertanggal 3 September 2018. (eza)

Comments

Komentar