Beranda METRO Masih Banyak Warga Adukan Masalah KIS Saat Reses Dewan

Masih Banyak Warga Adukan Masalah KIS Saat Reses Dewan

BERBAGI
Reses I 2018 anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Medan, T Bahrumsyah di Kecamatan Medan Deli, Sabtu (31/03/2018). (Foto istimewa)
Reses I 2018 anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Medan, T Bahrumsyah di Kecamatan Medan Deli, Sabtu (31/03/2018). (Foto istimewa)

akses.co – Hingga saat ini, masih banyak warga yang mengadukan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat reses anggota DPRD Kota Medan. DPRD Kota Medan pun berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam reses I 2018 anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Medan, T Bahrumsyah di Kecamatan Medan Deli, Sabtu (31/03/2018) lalu misalnya. Sejumlah warga mengadukan masalah KIS dalam reses tersebut.

Warga Medan Belawan, M Hamzah mengungkapkan, masih banyak warga kurang mampu Medan Belawan yang belum mendapatkan layanan KIS. Untuk itu, warga meminta agar pemerintah memberikan KIS kepada warga yang kurang mampu secara merata.

“Kami, masih banyak yang belum dapat KIS.Kami minta agar ini ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan, T Bahrumsyah mengungkapkan pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan berupaya memasukkan warga Kota Medan yang belum mendapatkan KIS.

“Ini akan menjadi terobosan kami kedepannya,” paparnya.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ada sekitar 200 ribu warga Kota Medan yang belum tercover KIS. T Bahrumsyah mengungkapkan bahwa hal tersebut akan menjadi prioritas DPRD bersama Pemko Medan kedepannya.

Sebab, katanya, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2017 diharapkan Kabupaten/Kota di Indonesia sudah mampu menuntaskan persoalan KIS ini secara universal corporate. “Inilah menjadi tugas DPRD bersama Pemko untuk menyelesaikannya,” ungkapnya.

Disisi lain, terkait dengan jembatan penyeberangan di Mabar Hilir, politisi asal Dapil V ini, meminta Pemko Medan untuk menindaklanjutinya. Sebab, katanya, pihak Bina Marga memperbolehkan pemerintah daerah (Pemko Medan, red) mengambil kebijakan untuk menyelesaikannya.

“Menurut pihak Bina Marga, Pemko Medan boleh mengambil kebijakan, karena memang kewenangannya. Persoalan jembatan ini kita akomodir dan akan kita sampaikan melalui pokok pemkiran (pokir),” katanya.

Sama halnya dengan drainse di Mabar Hilir, sebut Bahrumsyah, pihaknya meminta agar Pemko Medan melakukan koordinasi dengan Pemkab Deli Serdang untuk ditindaklanjuti. “Memang drainase disana harus diperbaiki, kalau tidak akan sia-sia,” ujarnya.

Sebelumnya, Mariman, warga Mabar Hilir meminta agar jembatan penyeberangan di daerah itu diperlebar. Sebab, jembatan tersebut merupakan satu-satunya jalur penyeberangan yang menghubungkan Keluragan Mabar dengan Mabar Hilir.

“Jembatan itu lebarnya hanya 2,5 meter. Jadi, selalu menimbulkan kemacetan luar biasa, sehingga sangat menganggung ketentraman para pengguna jalan,” ungkapnya. (din)

Comments

Komentar