Beranda METRO Masalah Kepesertaan BPJS Kesehatan Ganda Masih Jadi Polemik

Masalah Kepesertaan BPJS Kesehatan Ganda Masih Jadi Polemik

BERBAGI
Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS saat menjawab aspirasi warga di Reses III 2017 DPRD Kota Medan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (10/11/2017). (akses.co/din)
Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS saat menjawab aspirasi warga di Reses III 2017 DPRD Kota Medan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (10/11/2017). (akses.co/din)

akses.co – Sampai sekarang, data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ganda masih menjadi polemik dialami oleh BPJS Kota Medan. Terbukti, masih ada warga yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan ganda.

Hal itu terungkap saat Reses III 2017 anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS dari Fraksi Hanura di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (10/11/2017).

Masalah peralihan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi masalah yang banyak dipertanyakan oleh warga Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan saat Reses tersebut.

Suroso warga Kota Matsum, Medan misalnya. Suroso mengaku memiliki dua kartu BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Mandiri dan PBI.

“Apakah saya perlu mengupdate data saya dari BPJS Mandiri ke KIS atau PBI karena saya punya dua-duanya,” paparnya saat sesi tanya jawab di Reses III Hendra DS itu.

Hal senada diungkapkan oleh warga Kota Matsum lainnya, Syamsuddin. Syamsuddin mengungkapkan masalah data BPJS Kesehatan, khususnya PBI banyak mengalami masalah di Kelurahan Kota Matsum 3, Medan Kota.

“Banyak kartu KIS atau PBI kami di Kota Matsum 3 yang namanya beda dengan KK yang diterbitkan pemerintah. Bagaimana prosedur mengganti nama yang beda itu dan bagaimana cara mengalihkan kartu PBI ke BPJS Mandiri,” ungkapnya.

Relationship Officer BPJS Kesehatan wilayah Medan, Syafrudi mengakui masalah pengalihan data dari BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI masih mengalami kendala. Namun, pihaknya telah berkordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk menyesuaikan data tersebut.

“Kepesertaan ganda itu terjadi karena ketika warga ditanya apakah sudah BPJS Mandiri dia berbohong. Tapi itu sudah kita atasi. Jadi warga tidak perlu khawatir,” paparnya dalam acara Reses itu.

Syafrudi menambahkan warga yang ingin mengalihkan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandirinya ke PBI harus melunasi iuran BPJS Kesehatan Mandirinya yang tertunggak. “Kalau mau dialihkan, yang mandirinya dilunaskan dulu dan kalau mau perubahan data, bisa diajukan ke kelurahan dulu, baru nanti kelurahan memberikan ke kita,” jelasnya sembari menyebutkan sampai saat ini, pihaknya telah mencetak 10.000 kartu PBI dan sudah didistribusikan ke sejumlah kelurahan di Kota Medan.

Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS mengungkapkan masalah data BPJS Kesehatan memang menjadi masalah yang sudah menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini harus menjadi perhatian serius bagi instansi terkait.

“Masalah BPJS menjadi masalah yang seksi untuk dibahas. Karena masalah ini banyak dipertanyakan masyarakat. Pihak BPJS harus bisa mengakomodir aspirasi warga ini dan menemukan solusi yang baik,” ungkapnya.

Hendra DS menambahkan sejumlah aspirasi warga dalam Reses III itu akan diperjuangkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Mudah-mudahan segala persoalan bisa saya perjuangkan. Saya ucapkan terimakasih sudah datang ke Reses III saya ini,” pungkasnya. (din)

Comments

Komentar