Beranda METRO Komisi I DPRD Kampar Belajar Dengan Pemko Medan

Komisi I DPRD Kampar Belajar Dengan Pemko Medan

BERBAGI

akses.co – Komisi I DPRD Kabupaten Kampar, Riau melakukan studi banding ke Pemko Medan dalam rangka mempelajari terkait urusan kepegawaian yang berjalan di Kota Medan, khususnya prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya. Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kampar, Dewi Hadi.

Para rombongan diterima Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diwakili Asisten Umum Setda Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (2/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Dewi Hadi menuturkan,
permasalahan yang terjadi di urusan kepegawaian Kabupaten Kampar. Dimana, penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dari jabatannya belum sesuai dengan ketentuan berlaku. “Permasalahan ini timbul karena ada wacana bahwa Bupati Kampar akan menonjobkan 13 orang pejabat sekaligus. Dimana menurut kami, itu tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Hadi.

Untuk itu dirinya bersama Anggota Komisi I DPRD Kampar ingin mengetahui seperti apa proses penempatan, pengangkatan, pemberhentian pejabat di Lingkungan Pemko Medan. Asisten Umum Setda Kota Medan, Ikhwan Habibi mengutarakan bahwa kondisi demikian di lingkungan Pemko Medan tidak menimbulkan riak, melainkan cenderung kondusif. Hal itu bisa terjadi karena Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin memiliki political will yang sejalan dengan ketentuan UU ASN yang berlaku. Memang dalam UU ASN sambungnya tidak mengenal istilah non job, kalaupun harus demikian, ada proses dan mekanismenya. Tidak sembarangan.

“Tentunya kami kaget dengan kondisi yang ada di Kampar. Dalam hal penentuan pejabat, Wali Kota Medan menginginkan adanya sinkronisasi antara struktur organisasi dengan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi. Sehingga di Kota Medan saat ini tidak ada pejabat yang di nonjobkan. Selama dalam perjalanan tugasnya pejabat tidak melakukan tindakan disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya,” kata Ikhwan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, Baginda Siregar menbahkan, untuk pengisian jabatan Eselon III dan IV masih menjadi kewenangan Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sedangkan untuk pengisian jabatan Eselon II sudah menerapkan seleksi terbuka dan harus memiliki rekomendasi dari KASN. “Jika ada pergantian jabatan pun, jabatan yang dikosongkan tersebut langsung digantikan dengan pejabat lainnya berdasarkan job fit yang kami laksanakan. Pergantiannya cenderung rotasi jabatan, demosi ataupun promosi jabatan,” pungkasnya. (eza)

Comments

Komentar