Beranda METRO Disnaker Buat Edaran untuk Proteksi Pekerja Rumahan

Disnaker Buat Edaran untuk Proteksi Pekerja Rumahan

BERBAGI
Anggota Komisi E DPRD Sumut Ikrimah Hamidy (kanan) menyampaikan pendapatnya dalam dialog publik yang digelar BITRA. (ist)
Plt Kadisnaker Frans Bangun (dua dari kiri) hadir dalam dialog publik yang digelar BITRA. (ist)

akses.co – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Frans Bangun, mendukung pekerja rumahan layak mendapat perlindungan sesuai mengacu pada Undang-undang (UU) No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori pada sektor informal.

“Sebab pekerja rumahan termasuk pekerja dan posisinya sudah menguntungkan pengusaha, di mana biaya ditanggung pekerja sendiri seperti tempat kerja, peralatan dan keamanan,” katanya dalam Dialog Publik Kewenangan Daerah membuat Perda Perlindungan Pekerja Rumahan di Sumut, Selasa (31/10/2017) yang diselenggarakan BITRA Indonesia.

Frans menambahkan, pihaknya akan mengirimkan surat edaran pada pengusaha yang mempekerjakan pekerja rumahan untuk menaati peraturan tentang ketenagakerjaan dan memberikan perhatian yang baik pada pekerja terutama kesejahteraan dan hak-hak normatifnya. “Minggu depan, surat ini akan kami kirimkan. Sambil juga kita tunggu peraturan yang lebih kuat memproteksi pekerja rumahan dari pemerintah,” terangnya.

Hadir sebagai narasumber anggota Komisi E DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy, Direktur Tenaga Kerda dan Peeluasan Kesempatan Kerja Bappenas, Mahatmi dan Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr Marzuki. “Usulan ranperda pekerja rumahan ini sudah berkali-kali di diskusikan ke Jakarta. Tapi memang terganjal oleh UU,” ucapnya.

Namun kondisi yang mendesak ini, lanjut Frans, diusulkan untuk buat Peraturan Gubernur (Pergub) agar pekerja rumahan dapat perlindungan. Dimana di dalamnya diatur terkait pemberian pelatihan, bantuan usha mikro dan lainnya.

“Kalau Pergub lebih mudah dari pada membuat perda, kenapa tidak pakai pergub saja. Kita juga tunggu revisi UU tenaga kerja agar dimasukkan dalam satu pasal yang mengatur Pekerja Rumahan. Meski revisi ini pun belum jelas juga,” ungkapnya.

Sementara Dr Marzuki, menyatakan, setiap daerah otonomi punya kewenangan mengatur urusan pokok rumah tangganya termasuk membuat Perda.

“Pemprov berwenang mengatur perlindungan hukum pekerja rumahan baik melalui Perda atau Pergub. Meski untuk perda perlu jalan panjang dan berliku karena hukum adalah produk politik jadi ada kepentingan politik di dalamnya,” kata Marzuki. (rur)

Comments

Komentar