Beranda METRO Bangkit Sitepu: Sanksi di Perda Pengelolaan Persampahan Untuk Disiplinkan Warga

Bangkit Sitepu: Sanksi di Perda Pengelolaan Persampahan Untuk Disiplinkan Warga

BERBAGI
Anggota DPRD Kota Medan, Bangkit Sitepu menggelar sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Medan Selayang, Minggu (23/04/2018). (akses.co/din)
Anggota DPRD Kota Medan, Bangkit Sitepu menggelar sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Medan Selayang, Minggu (23/04/2018). (akses.co/din)

akses.co – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Hanura, Bangkit Sitepu mengingatkan kepada warga Kota Medan bahwa sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan siap diterapkan bagi yang melanggarnya. Tujuannya untuk mendisiplinkan warga.

Hal itu diungkapkan Bangkit Sitepu saat menggelar sosialisasi I 2018, Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Pembangunan Gang Sitepu, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (22/4/2018).

“Ada sanksi yang terdapat di dalam Perda ini yakni maksimal Rp 10 juta dan kurungan penjara selama 3 bulan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan bagi badan perusahaan yang membuang sampah sembarangan bisa didenda maksimal Rp 50 juta dan kurungan penjara,” paparnya.

Di dalam Pasal 35 Perda Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 juta. Sedangkan untuk suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 juta.

Bangkit Sitepu menambahkan sanksi di dalam Perda tersebut bukan untuk menakut-nakuti warga, namun untuk mendisiplinkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan.

“Selain itu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, maka kebersihan lingkungan kita pun akan terjaga. Dengan begitu, masalah banjir pun bisa diminimalisir dan bisa mengurangi sumber penyakit,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan penerapan Perda Pengelolaan Persampahan itu, Bangkit Sitepu meminta kepada Satpol PP untuk segera menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya.

“Satpol PP juga harus aktif melakukan pengawasan. Jika sanksinya ditegakkan maka lambat laun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan bisa diminimalisir. Jangan sampai Perda tersebut hanya sebagai peraturan tertulis semata,” pungkasnya. (din)

Comments

Komentar