Beranda METRO 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, KAMMI Minta TDL Diturunkan

3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, KAMMI Minta TDL Diturunkan

BERBAGI
Puluhan massa KAMMI Kota Medan menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Jumat (20/10/2017). (ist)
Puluhan massa KAMMI Kota Medan menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Jumat (20/10/2017). (ist)

akses.co – Puluhan massa dari Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Medan menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Jumat (20/10/2017) menuntut agar pemerintah menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Dengan membawa spanduk, kedatangan KAMMI ke gedung DPRD Kota Medan itu untuk mengevaluasi 3 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat kecil, terutama dalam hal kenaikan TDL dan liberalisasi serta komersialisasi dunia pendidikan.

“Pemerintah menaikkan TDL 900 VA hingga 143 persen dengan perhitungan 1.352 per KwH pada Mei 2017 lalu. Ini menjadi bukti tidak berpihaknya Jokowi kepada rakyat kecil,” ungkap salah satu orator wanita dalam orasinya.

Ketua Umum KAMMI Medan, Arri Aliansyah Siregar mengungkapkan jika hanya karena alasan subsidi yang tidak tepat sasaran, yang harus diperbaiki adalah sistem manajamennya, bukan semakin membebani rakyat kecil yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

“Maka, KAMMI Medan dengan tegas menuntut pemerintah untuk menurunkan TDL segera,” ungkapnya.

Selain menyoroti kenaikan TDL, massa KAMMI Medan juga menyoroti liberalisasi dan komersialisasi di dalam dunia pendidikan. Menurut mereka, janji Jokowi-JK terhadap pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan hanya menjadi omong kosong belaka.

“Salah satu produk pendidikan yang paling parah terjadi di zaman Jokowi adalah sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang membuat kampus negeri tapi rasa Swasta. UKT membuat daya keterjangkauan pendidikan semakin rendah dan semakin sulit dijangkau,” ungkapnya.

Selain kedua tuntutan itu, KAMMI Medan juga menyatakan sikap menolak PERPPU Ormas Nomor 2 tahun 2017 dan juga meminta pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum. (din)

Comments

Komentar