MEDAN

Kuburan Cina Marindal I Diduga Tak Berizin, FKWI Desak BPN Sumut & Satgas Mafia Tanah Turun Tangan

MEDAN, akses.co – Dugaan kuburan Cina Marindal I, yang berada di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, didirikan di atas tanah tidak bertuan menjadi perbincangan baru dalam sepekan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI), pemakaman tersebut juga diyakini diduga tidak mengantongi izin pendirian makam.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua FKWI, Moh. Hendrik Paris Hutapea, SH yang didampingi oleh Sekretaris FKWI, Prasetiyo, Kamis (1/4/2021) siang.

Pernyataan tersebut didukung oleh bukti-bukti otentik yang mereka peroleh melalui hasil wawancara langsung maupun tertulis kepada informan juga lembaga terkait.

“Sebagaimana hasil penelusuran kami, ternyata Kuburan Cina Marindal I ini, diduga berada di tanah tidak bertuan, dan diduga juga tidak memiliki izin,” ungkap Hendri Paris Hutapea, tegasnya.

Dijelaskan lelaki dengan latarbelakang wartawan kepolisian tersebut, dugaan tersebut berawal dari tidak mampunya Kepala Desa Marindal I, Ir. Ardianto menjawab pertanyaan asal usul kuburan Cina Marindal I secara rinci. Padahal, kuburan tersebut berada di wilayah pemerintahannya.

Kemudian, tim FKWI menemukan fakta dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Sumatera Utara, dalam surat bernomor HP.02.01/62-12.300/1/2021, yang menyatakan bahwa belum ada bidang tanah yang terdaftar di lokasi berdirinya kuburan Cina Marindal I.

Bahkan, untuk menguatkan data, tim FKWI berusaha mencari kebenaran secara langsung, dengan mendatangi kediaman Harun/Alun, Ketua Yayasan Budi Luhur selaku pengelola makam, di Kawasan Medan Johor. Bukannya memberikan jawaban, Harun/Alun malah mengeluarkan pernyataan akan berhenti menjadi ketua.

“Titik awalnya, waktu kita konfirmasi ke Kepala Desa. Lalu kita kuatkan data ke BPN Sumut. Kemudian kita cek lagi ke yayasannya, Jumat (5/2/2021), pagi. Saat tiba di sana, dia (red. Harun/Alun) berusaha menghindar, dan menyatakan akan berhenti menjadi ketua yayasan. Tanda tanya semakin besar,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ. Tim FKWI juga sempat bertemu beberap informan yang menyatakan bahwa adanya dugaan beberapa waktu ke depan, kuburan Cina Marindal I akan dibangun properti.

Atas dasar itu, FKWI meminta Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumut dan satgas mafia tanah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

Mengingat, persoalan pemakaman telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1988 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

FKWI pun tidak menutup kemungkinan Yayasan Budi Luhur mengantongi izin pengunaan lahan. Jika demikian, harusnya diketahui oleh perangkat Desa, dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Hal ini untuk tetap menjaga aset negara agar tidak diambil alih oleh oknum tertentu, pungkasnya. (Han)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.