NEWS

KontraS: Jurnalis Masuk Profesi Pembela HAM

Deliserdang, akses.co – Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut,Amin Multazam Lubis, sebut jurnalis masuk salah satu profesi Human Rights Defenders (HRD) atau pembela HAM.

“Mendorong Jurnalis Daerah Peduli Isu HAM” kerja sama KontraS Sumut dengan Wartawan Unit Polresta Deliserdang (WUPDS) di Posko Aspirasi WUPDS, Kota Lubukpakam, Kamis (23/7).

Amin menyebutkan keberadaan jurnalis menjadi sumber bagi banyak pegiat HAM dari berita maupun informasi yang disiarkan media, sehingga KontraS merasa penting untuk melibatkan jurnalis dalam upaya bersama dalam penegakkan HAM di daerah masing-masing.

Menurutnya, dalam perspektif pegiat HAM, keberadaan jurnalis paling sedikit punya dua peran penting sebagai pendidik masyarakat dan fungsinya sebagai pengawal dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga maupun institusi yang mendapat mandat negara. Dalam perspektif pegiat HAM,

“Jurnalis merupakan satu bagian tak terpisahkan dari pembela HAM. Jadi, saya kira menjadi penting karena jurnalis pembela HAM, kita memberikan masukan dan saran saling tukar pikiran terkait kondisi HAM di lokal masing-masing,” sebutnya.

Kepentingan KontraS melibatkan jurnalis dalam upaya penegakkan HAM sangat besar. Karena itu peningkatan pemahaman dan kompetensi jurnalis terkait HAM harus juga dimiliki sebagai pembela HAM. Amin berharap jurnalis punya pemahaman secara utuh tentang HAM dan mengetahui nilai juga karakteristik HAM sehingga bisan membedakan, pelanggaran HAM, pelanggran biasa dan juga persoalan etika dalam institusi negara.

Selain itu, instrument HAM lainnya yang juga harus dimilki jurnalis adalam instrumen baik secara hukum nasional maupun internsional serta mengetahui mekanisme pengawasan dan mengawasi HAM berjalan di satu wilayah.

“Bahan-bahan diskusi mencakup tema-tema tersebut untuk mendalami perspektif bagi pembela HAM yang harus dicermati,” ungkap Amin.

Amin dalam kesempatan itu juga memaparkan bahwasanya, bila seorang warga melaporkan sebuah perkara kepada pihak Kepolisian di suatu daerah. Dan Laporan Polisi (LP) tersebut tidak terungkap tanpa ada kejelasan maka pejabat berwenang di Kepolisian tersebut telah melakukan pelanggaran HAM.

“Ketika ada kasus dilaporkan yang hingga saat ini belum terungkap dan alasannya tindak diungkapkannya kasus itu tidak dijelaskan melalui mekanisme hukum yang berlaku, maka saya pikir itu merupakan bentuk pembiaran oleh negara (Kepolisian). Maka dari itu ketika negara melakukan pembiaran itu merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM,” kata Amin.

Sementara itu Ketua Koordinator WUPDS Edward Limbong mengaku, dengan adanya kegiatan diskusi dengan Thema mendorong Jurnalis peduli isu HAM yang diadakan KontraS Sumut bekerjasama dengan WUPDS sangat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi wartawan khususnya di wadah WUPDS.

“Maka dengan kegitan ini kami WUPDS mendapat berbagai wawasan baru tentang bagaimana sebenarnya HAM dan apa-apa saja yang disebut melanggar HAM,” katanya.

Untuk itu kedepannya Limbong berharap dengan ada kegiatan ini, WUPDS dapat menyuarakan isu isu HAM khususnya di Kabupaten Deliserdang lewat pemberitaan. (Manahan. D)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Juga
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker