Kondisi Lapas Pematang Siantar Memprihatinkan

Hinca Panjaitan saat meninjau LP kelas II Pematang Siantar, Rabu (28/02/2018). (istimewa)
Hinca Panjaitan saat meninjau LP kelas II Pematang Siantar, Rabu (28/02/2018). (istimewa)

akses.co – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) RI diminta supaya membenahi seluruh Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada di Indonesia. Sebab, banyak sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti kondisi bangunan yang memprihatinkan. Begitu juga dengan jumlah tahanan yang over kafasitas karena ruangan kamar yang terbatas serta kurangnya pembinaan kepada tahanan karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Dorongan ini disampaikan anggota komisi III DPR RI DR Hinca Panjaitan XIII saat melakukan kerja perseorangan ke LP Pematang Siantar Kelas IIA, Jalan Asahan Rabu, (28/2/2018). Kunjungan reses I 2018 tersebut diterima Kepala LP Kelas IIA Pematang Siantar M S Sianturi Bc IP.SH MH didampingi seluruh stafnya, Wakil Walikota P Siantar, Togar Sitorus dan Ketua DPRD P Siantar, Maruli Tua Hutapea.

Hinca mengungkapkan para narapidana harus diperlakukan manusiawi. Mendapat pelayanan yang layak. Sama halnya dengan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana merupakan keharusan. Untuk itu, sarana dan prasarana hunian harus memadai begitu juga dengan jumlah tenaga SDM yang cukup.

“Kita cukup prihatin dan sangat menyayangkan kondisi sebenarnya. Dimana kondisi bangunan LP Kelas IIA P Siatar yang cukup tua. Jumlah SDM yang sangat sedikit dan narapidana over kapasitas serta minimnya air bersih,” papar Hinca Pandjaitan yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

Hinca berharap perhatian serius dari Kemenkumham untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar, MS Sianturi mengungkapkan kondisi bangunan LP sudah mulai memprihatinkan karena sejak tahun 1982 hingga saat ini tidak pernah direnovasi. Sama halnya dengan penyediaan air bersih, saat ini LP kesulitan air bersoh dan butuh sumur bor.

Begitu terkait jumlah narapidana yang sudah over kapasitas. Penghuninya berjumlah 1.893 orang sementara kapasitas LP hanya 531 orang. Perlu diketahui, dari 1.893 orang narapidana, 1.131 orang merupakan tahan kasus narkoba.

MS Sianturi menambahkan keterkaitan SDM juga menjadi masalah serius. Saat ini, LP Pematang Siantar hanya memiliki tenaga SDM sebanyak 133 orang. Sedangkan yang akan diawasi sebanyak 1.893 orang. Untuk saat ini MS Sianturi mengaku membutuhkan petugas penyuluh 1 orang agama Kristen, 1 orang beragama Islam dan 1 orang beragama Budha.

Diakhir pertemuan, Hinca Panjaitan XII dari Komisi III DPR RI membidangan hukum itu, berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. (din)

Artikel Terkait