KNPI Sumut: Dinas Perikanan Kelautan Jadi OPD Terburuk di Pemprovsu

Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, sat diwawancarai awak media.
Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, sat diwawancarai awak media.

MEDAN, akses.co – KNPI Sumut dorong Gubernur Sumut mengevaluasi kinerja Kadis Kelautan dan Perikanan Sumut, Mulyadi Simatupang. Tingginya silpa DAK, rendahnya serapan anggaran dan tidak optimalnya sosialisasi Kartu Nelayan jadi bukti buruknya kinerja Mulyadi Simaputang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, MA, Rabu (3/11). Dia mengatakan, deretan persoalan itu adalah bukti nyata buruknya kinerja, sekaligus ketidakmampuan Mulyadi Simaputang dalam menerjemahkan program kerja unggulan Edy Rahmayadi-H. Musa Rajekshah (ERAMAS).

“Bagaimana program kesejahteraan nelayan yang digaungan Eramas bisa terwujud jika Kadisnya saja tidak mampu mensosialisasikan Kartu Nelayan. KNPI Sumut yakin hanya 70 ribu nelayan saja yang punya Kartu Nelayan dari total 250 ribu nelayan yang ada di Sumut,” kata Ronggur.

Kata dia, padahal Kartu Nelayan itu jadi solusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena dengan kartu itu nelayan bisa menerima solar subsidi untuk kapal, mendapat asuransi kecelakaan, dan mendapat pelatihan keterampilan nakhoda kapal. Lanjutnya, atau bedah saja RPJMD Pemprov terkait program untuk nelayan, tidak ada satupun yang berdampak bagi nelayan.

Menurutnya, belum lagi soal silpa DAK 3,5 Miliar yang diperuntukan untuk pengadaan kapal pengawas dan rendahnya serapan anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Untuk mengadakan 2 buah kapal pengawasan saja tidak mampu, padahal itu anggarannya dari pusat. Ini adalah hal yang sangat fatal, didaerah lain DAK itu betul-betul digunakan untuk daerah, di kita malah DAK itu disia-siakan, kedepan mungkin ini bisa mempengaruhi pusat untuk memberi DAK yang diperuntukan untuk kelautan kita kedepan,’ kata Ronggur.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada, ternyata serapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan juga sangat rendah. Katanya, indikasinya hanya dua, Kadisnya yang tidak tau kerja sehingga tidak mampu menjalankan dan membuat program, atau Kadisnya yang malas kerja sehingga program yang ada seadanya saja dikerjakan.

Ronggur mengatakan, Gubernur Sumut harus segera mengevaluasi kinerja Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut demi mewujudkan kesejahteraan nelayan. Kami tidak ingin ada presepsi miring dari nelayan ke Eramas terkait minimnya sentuhan pemerintah ke nelayan, padahal sesungguhnya Kadisnya lah yang tidak mampu menerjemahkan arahan dan pokok pikiran Eramas untuk kesejahteraan nelayan.

“Ya berdasarkan penilaian kami, Dinas Kelautan dan Perikanan jadi OPD yang berkinerja paling buruk di Pemprov,” tutup Ronggur. (ggs)

Artikel Terkait