NEWS

Kisruh Sengketa Lahan di Desa Naga Kisar Komisi A DPRD Sumut Minta, Jangan Ada Yang Menyalahkan

MEDAN, akses.co – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kalangan anggota Komisi A DPRD Sumut meminta semua pihak khususnya PT Lubuk Naga dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya, tidak saling menyalahkan dalam menyelesaikan sengketa lahan seluas 261 hektar di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin.

Dewan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini, dengan tidak merugikan kedua pihak, hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut, bersama Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Zei Ular, PT Lubuk Naga, Yayasan Apindo, Gapoktan Naga Jaya di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/7/2020).

Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi A Hendro Susanto dan Anggota HM Subandi, dihadiri sejumlah anggota diantaranya, Irham Buana Nasution, Franky Partogi Wijaya Sirait, Sri Kumala, Abdul Rahim Siregar, H.Santoso, Tondi Roni Tua dan Rusdi Lubis.

Dari Dishut Sumut yakni Kabid PGH Diahut, Djoner E.D Sipahutar, Kabid Dishut A.S Hutasuhut, Eddy Suryanto Purba (BPDAS), Jeremia Sebastian (Yasu dan PT Lubuk Naga), Intan Mayasari Hutabarat (Yasu), Dwi Flora Purba (PT Lubuk Naga), Suondo Bambang H (Ketua Gapoktan) dan M. Yamin (Gapoktan).

“Kita minta masing-masing yakni PT Lubuk Naga dan Gapoktan, agar siapkan peta kawasannya, begitu juga dari Dinas Kehutanan. Selain itu, kita juga akan melakukan kunjungan ke lapangan, melihat langsung mana kondisi sebenarnya,” kata Subandi membacakan hasil kesimpulan.

Sementara, anggota Komisi A dari Fraksi Demokrat, Tondi Roni Tua dalam pertemuan itu minta, agar cari jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Disebutkannya, jangan ada menyalahkan PT Lubuk Naga, apalagi menyatakan Gapoktan benar. Initinya mari kita duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, sembari mengusulkan dewan akan pertanyakan ke kementerian guna mempertanyakan ketegasan mereka dalam konflik ini.

Sebelumnya, General Manager PT Lubuk Naga, Jeremia Sebastian atau biasa dipanggil Jefri Ritonga, menegaskan PT Lubuk Naga memiliki izin dari Pemerintah terkait lahan seluas sekitar 375 hektar yang berada di Desa Nagakisar dan Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, serta Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabuaten Serdang Bedagai.

Namun dia mengaku kecewa sebagian diklaim pihak Gabungan Naga Jaya, yang ternyata telah dikelola oleh PT Lubuk Naga sejak tahun 1980-an (40 tahun) hingga saat sekarang ini.

“Awalnya lahan itu diperoleh dari ganti rugi masyarakat yang leluhurnya sudah mengelola lahan tersebut sebelum Indonesia Merdeka. Dari zaman Belanda lahan itu bukan merupakan bagian dari hutan register,” sebut Jefri.

Sambungnya, Adapun dasar pengelolaan PT Lubuk Naga, adalah Surat Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Perikanan, terkait Izin Usaha Perikanan (IUP) No: IK-120 /D3.6777/88K tahun 1988, Surat dukungan Bupati Deliserdang untuk lokasi pertambakan udang Windu dengan surat No :503.523.3/481 tahun 1988, terletak di Desa Nagakisar dan Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin.

hingga izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah untuk keperluan proyek pembibitan dan budidaya tambak udang terpadu dengan unit pembekuannya dan makanan udang dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur No: 593/28/K/BKPMD/Tahun 1988, jelasnya. (Han)

Comments
To Top