NEWS

JPPR Sumut: Dorong Pemerintah Sumatera Utara Lakukan Sosialisasi Pilkada

MEDAN, akses.co – Kesepakatan Pemerintah, DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI untuk menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 menjadi tantangan berat buat stakeholder Pilkada. Selain menjaga integritas Pilkada, penyelenggara pemilu juga dituntut memastikan keselamatan warga di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Terkait hal itu, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara mengajak semua pihak untuk menjaga sinergisitas dalam setiap tahapan Pilkada. “Kita perlu berkolaborasi mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 saat ini,” Ungkap Darwin Sipahutar, Kordinator Wilayah JPPR Sumatera Utara.

KPU, Bawaslu dan stakeholder Pilkada lainnya dituntut cermat mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2020. Ia menekankan agar soasialisasi Pilkada secara massif dilakukan terutama melalui sarana digital. Darwin Sipahutar mengingatkan pentingnya berkolaborasi demi menjaga partispasi pemilih di Pilkada 2020, selain itu agar semua pihak juga mewaspadai munculnya cluster baru penularan COVID-19 di Pilkada.

Yang paling rentan adalah masyarakat (pemilih), mungkin bagi penyelenggara semua akan dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD), tapi bagaimana dengan pemilih kita yang suka berkerumun, ini perlu menjadi perhatian serius kita bersama, setidaknya KPU dan Bawaslu melibatkan Tim Gugus Tugas dan aparat kepolisian atau pemantau pemilu dalam segala tahapan untuk mengawasi berjalannya protokol kesehatan terutama saat tahapan pemutakhiran data pemilih pada 15 Juli mendatang. Ujar Darwin Sipahutar

Disamping itu, Bawaslu di 23 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Sumut harus berkomitmen melakukan pengawasan bukan hanya dari segi elektrotal yang menjadi poin utama, tapi juga pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yang sampai saat ini angka positif covid 19 di Sumut semakin bertambah dari hari ke hari.

JPPR Sumut juga mendorong pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk tidak lengah dalam melakukan monitoring terkait persiapan pilkada di 23 Kabupaten/Kota, tidak saja soal anggaran pilkada yang belum dicairkan oleh Pemda/Pemko tapi juga soal sosialisasi pilkada, sejak dimulainya tahapan pilkada pada 15 Juni kemarin Pempropsu dinilai kurang aktif dalam melakukan sosialisasi Pilkada ke masyarakat, padahal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Sumatera untuk mensukseskan pilkada. Terang Darwin Sipahutar

Oleh karenanya, sudah menjadi keputusan maka Pemerintah Provinsi Sumut wajib menyukseskan Pilkada di 23 Kabupaten/Kota dan berharap pelaksanaan Pilkada berlangsung sukses. Target partisipasi pilkada 77,5 persen tentu harus diperjuangkan namun tetap mengutaman keselamatan masyarakat. Tutup Darwin Sipahutar. (ggs)

Comments
To Top