ADVERTORIAL

JAMSU: TNI/POLRI Jangan Refresif Terhadap Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak

MEDAN, akses.co – Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) mengutuk
tindakan perampasan tanah adat yang dilakukan PTPN II dengan mengerahkan aparat
Kepolisian dan TNI dalam proses okupasi di wilayah adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak, Langkat.

Sekretaris Eksekutif, Manambus Pasaribu, Rabu (30/9), mengatakan, pada Selasa (29/9), PTPN II dibantu aparat TNI kembali menggusur tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Kampung Durian, Selemak.

Sejak pagi kaum ibu dan juga para perempuan adat membentuk pagar betis untuk menghalau masuknya alat berat PTPN II yang dikawal oleh tentara juga polisi ke wilayah adat mereka.

Katanya, pada siang harinya kami mendapatkan kabar bahwa telah terjadi tindakan represif yang diduga melibatkan aparat kepolisian dan TNI yang mengakibatkan beberapa Rakyat Penunggu terluka baik itu perempuan, nenek-nenek dan anak-anak. Sebelumnya ini sudah kesekian kalinya wilayah adat mereka dimasuki oleh pihak PTPN II dengan bantuan pengerahan apparat kepolisian dan TNI merampas tanah adat Rakyat Penunggu.

Menurutnya, tindakan TNI dan PTPN II ini merupakan lanjutan dari penggusuran yang terjadi sebelumnya di kampung yang sama, yakni Durian Selemak dan beberapa hari lalu penggusuran pertama oleh PTPN terjadi di Kampung pertumbukan. Ketika melakukan penggusuran di Kampung Pertumbukan tanah seluas 60 hektar milik rakyat, penunggu habis digusur oleh alat berat PTPN II dibantu sekitar 300 aparat TNI, 100 Brimob dan 200 security PTPN II.

Dia menilai, rencana penggusuran tanah ini berkaitan dengan pembangunan perkebunan tebu PTPN. Dari informasi yang diterima di lapangan, pembukaan lahan untuk bisnis gula ini akan meluas dan menggusur setidaknya 4 kampung, yaitu: 1. Kampung Pertumbukan, 2. Kampung Durian Selemak, 3. Kampung Secangggang, 4. Kampung Pantai Gemi.

Diketahui bahwa penggusuran ini merupakan pelaksanaan dari proyek pembangunan kebun tebu oleh PTPN II di Sumatera Utara berdasarkan klaim sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 seluas 1.530,71 hektar.

Manambus menjelaskan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HGU ini mengandung permasalahan prosedural, bahkan pelanggaran konstitusional, termasuk terdapat kejanggalan; Pertama penerbitan HGU tanpa persetujuan Rakyat Penunggu dan prosedur yang jelas. Kedua, HGU Nomor 3 PTPN II tersebut tidak terletak di empat desa yang mereka sudah/sedang/akan digusur. Ketiga, PTPN II tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan HGU yang menjadi dasar klaim dan penggsusuran hingga saat ini.

“Jauh sebelumnya PTPN II telah menyebabkan konflik agrarian yang diderita oleh
Rakyat Penunggu BPRPI di 83 desa seluas 262.313 hektar di seluruh Sumatera Utara (LPRA-KPA, 2020). Sejak awal Pemerintahan Presiden Jokowi dimulai, BPRPI telah menyerahkan data wilayah adatnya sebagai prioritas untuk dituntaskan konfliknya dengan cara dilepaskan dari klaim PTPN/BUMN dalam kerangka reforma agraria bagi Rakyat Penunggu. Seharusnya ini sudah dijalankan sebagai bukti konkrit keberpihakan pada masyarakat adat dan wilayah adatnya, termasuk tanah-tanah pertanian milik Rakyat Penunggu,” katanya.

Lanjutnya, maka dari itu, JAMSU menuntut:
1. Segera tarik seluruh aparat TNI, Kepolisian dan pihak keamanan PTPN II dari Wilayah Adat
BPRPI;
2. Mendesak pihak PTPN II untuk tidak melakukan kegiatan di wilayah adat BPRPI;
3. Meminta kepada pihak kepolisian untuk bekerja sesuai dengan tugas dilembaganya untuk
membuat aman dan nyaman rakyat.
4. Mendesak pihak DPRD-Sumatera Utara dan Gubernur untuk tidak diam dalam kasus ini.
Karena sejogjyanya saat wabah pandemic ini terbukti hanya petani dan masyarakat adat yang
dapat menjaga ketahanan pangan terkhusus untuk provinsi Sumatera Utara. Maka perlu, kepada
DPRD-Sumut dan Gubernur untuk pro aktif dalam melakukan perlindungan terhadap kaum
tani dan masyarakat adat.
5. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo segera menyelesaikan konflik ini dan
mewujudkan reforma agraria sejati.s
6. Mendesak Komnas HAM melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM yang
diduga melibatkan aparat militer dalam peristiwa ini. (ggs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker