Ini Alasan IMB dan Amdal Lalin Center Point Tak Dikeluarkan

RDP Komisi D DPRD Kota Medan dengan perwakilan manejemen Center Point di gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/02/2018). (akses.co/din)
RDP Komisi D DPRD Kota Medan dengan perwakilan manejemen Center Point di gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/02/2018). (akses.co/din)

akses.co – Dikarenakan dokumen izin tak lengkap, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) tidak mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Dinas Perhubungan Kota Medan tidak mengeluarkan Amdal Lalinnya. Tapi anehnya, pembangunan gedung Centre Point terus berjalan.

Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Kota Medan dengan perwakilan manajemen Centre Point di gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/02/2018).

Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Lingkungan Dinas PKPPR Medan, Sandi Cahyadi mengungkapkan PT Agra Citra Karisma (ACK) selaku pengembang gedung Centre Point tidak memiliki dokumen yang lengkap saat mengajukan IMB ke Dinas PKPPR. Beberapa dokumen yang belum dilengkapi tersebut diantaranya dokumen amdal, izin warga dan beberapa persyaratan lainnya.

“PT ACK, dokumen perizinannya gak lengkap. Kita sudah surati agar dokumennya dilengkapi,” ungkapnya saat RDP tersebut.

Atas dasar itulah, Sandi Cahyadi menanbahkan pihaknya belum pernah menerbitkan IMB untuk pembangunan gedung Centre Point itu.

“Kita hanya menunggu Centre Point mengajukan kembali dokumennya,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kabid Lalin Angkutan Dishub Kota Medan, Suriono. Suriono mengungkapkan hingga saat ini, PT ACK belum mengajukan permohonan Amdal Lalin ke Dishub Kota Medan.

“”Karena belum ada permohonan dari pengembang, makanya kita belum keluarkan Amdal Lalinya,” ungkapnya.

Staf Legal PT ACK, Tika Rahayu mengungkapkan pihaknya telah mengajukan IMB di tahun 2012. Namun sayang, ditolak karena tujuan peruntukkannya tidak sesuai.

Tika juga mengakui bahwa alas tanah bangunan Centre Point belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

“Makanya, pembangunan berhenti total. Bahkan kita belum bisa menyerahkan unit ruko ke konsumen. Makanya, saat ini kita sering diprotes. Untuk itu, kami mohon kejelasan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi menilai keberadaan bangunan Centre Point yang belum memiliki IMB itu jelas merupakan pelanggaran.

“Karena, untuk masyarakat kecil saja yang baru membangun tiang saja, dibongkar petugas, karena tak punya IMB. Kami tahu, PT ACK ini kuat. Tapi hargailah Pemko Medan,” ungkapnya.

Salman Alfarisi pun meminta agar Komisi D DPRD Kota Medan mengeluarkan rekomendasi untuk menstanvaskan pembangunan gedung Centre Point itu. “Kita minta agar distanvaskan dulu sampai IMBnya keluar. Kami juga melihat di kawasan itu selalu macet. Ternyata Amdal Lalinya juga belum ada,” paparnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong mengungkapkan dikarenakan masalah alas hak Center Point masih dalam proses Kasasi dan belum inkrah, berarti tidak boleh ada proses pembangunan.

“Satu meter saja masih terdapat masalah sengketa tanah disitu, kami anggap masalah ini belum clear. Apalagi, masalah Centre Point ini masih proses Kasasi dan belum inkrah. Makanya, pembangunanya distop dulu,” paparnya. (din)

Artikel Terkait