Indonesia Siap Bersaing di Industri Digital

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. (istimewa)
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto. (istimewa)

akses.co – Indonesia siap mengarah kepada industri berbasis digital karena potensinya cukup. Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi di era ekonomi digital.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat memberikan paparan pada acara Quo Vadis Ekonomi Digital Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kita telah ada beberapa startup unggulan dan punya pasar yang sangat besar. Kita terbesar di ASEAN untuk pasar startup,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima akses.co, Jumat (23/02/2018).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia ke depannya, antara lain adanya bonus demografi. Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60%, dengan kontribusi sebesar 27% di antaranya adalah generasi muda yang berpotensi menjadi wirausaha industri baru.

Selanjutnya, terjadi peningkatan jumlah kelas menengah. Sebanyak 135 juta penduduk diproyeksi akan memiliki penghasilan bersih di atas kisaran USD 3.600 tahun 2030 dan menjadi konsumen dominan e Commerce.

“Apalagi, seiring perkembangan gaya hidup digital, internet telah menjangkau 52,8 persen dari populasi Indonesia,” papar Airlangga.

Bahkan, terdapat pula peningkatan permintaan di pasar global, terutama produk berbasis media daninformasi teknologi (IT). “Oleh sebab itu, perusahaan IT memiliki market capital besar. Saat ini, di ASEAN ada sekitar tujuh unicorn atau perusahaan startup besar, dan empat di antaranya adalah dari Indonesia,” jelasnya.

Atas dasar itu, Kemenperin tengah memprioritaskan pengembangan di lima sektor industri nasional yang akan menjadi percontohan dalam implementasi sistem Industry 4.0, diantaranya indutri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik dan kimia.

Kelima sektor tersebut diharapkan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program dan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan ekonomi digital. Misalnya yang terkait pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, sistem logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber, hingga pembentukan manajemen pelaksanaan.

“Mereka yang akan menjadi light house-nya. Dan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk menyusun roadmap Industry 4.0 dan kegiatan sosialisasinya,” ungkap Menperin.

Airlangga menambahkan pembangunan infrastruktur seperti jaringan internet menjadi faktor penting untuk memenangkan persaingan global. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan meningkatkan investasi di satelit Palapa.

“Kebutuhan fiber optik terkait dengan perluasan bandwidth, itu kan termasuk infrastruktur. Karena itu, kami telah meminta kepada Kementerian Kominfo agar untuk industri kecil dan menengah (IKM) disiapkan bandwidth lebih besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menperin mengungkapkan pihaknya tengah mengusulkan Pengenaan Pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce sebesar 0,5%.

Angka tersebut dinilai cukup tepat karena industri yang tergabung dalam e-commerce masih terbilang baru dan perlu dukungan dari pemerintah.

“Kami usul yang lebih rendah. Mungkin pemerintah akan settle di 0,5 persen untuk PPh,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pengenaan pajak yang rendah tersebut karena rata-rata penjualan e-commerce hanya sekitar Rp 40 juta per tahun yang masuk dalam skala pendapatan IKM.

Di samping itu, keuntungan per user juga rendah dengan jumlah USD 228 juta. Namun demikian, ia tidak menampik, perbedaan pajak antara perdagangan online dan offline yang masih dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Ini kan nilainya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang offline dan sedang dikaji di Kemenkeu,” ungkapnya.

Dengan tarif pajak yang lebih rendah tersebut, Airlangga pun berharap semakin banyak produk IKM nasional yang bergabung dengan toko online, mengingat produk impor yang beredar di pasar online saat ini masih mendominasi ditimbang produk lokal.

“Kami ingin barang yang dijual itu produksi dalam negeri, bukan impor. Ini juga bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia,” tegas Menperin.

Dengan populasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pasar potensial bagi sektor ekonomi digital. Bahkan, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Berdasarkan data Kepios, September 2017, jumlah populasi di Indonesia mencapai 264 juta jiwa, dan merupakan jumlah populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan kaum urban yang tinggal di daerah perkotaan yang notabene sudah sangat melek terhadap perangkat-perangkat digital (digital devices).

Adapun penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 133 juta jiwa atau sekitar 50% dari total populasi. Sementara pengguna aktif media sosial mencapai 115 juta jiwa atau sekitar 44% dari total populasi.

Kemudian untuk penggunaan smartphone sudah mencapai 371 juta atau 141% dari total populasi. Sedangkan, pengguna media sosial aktif dengan menggunakan ponsel mencapai 106 juta atau 40% dari pengguna smartphone terdaftar.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia berpeluang menjadi negara ketiga terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat yang memiliki pendapatan dari bisnis online.

“Dengan iklim seperti itu, perusahaan retail online akan terus bermunculan dan sedikit demi sedikit akan bertransformasi menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi nasional,” pungkas Airlangga. (din)

Artikel Terkait