NEWS

IMB BRI Terbit, Mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) : Fauzi Ramdhan selaku Direktur Institut Kolektif Angkat Bicara

Labuhanbatu, akses.co – Sudah lebih dari 14 hari kita melakukan investigasi persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Labuhanbatu, lamanya waktu ini karena kita terhalang dengan Dinas terkait yang antara paham dengan tidak untuk menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tapi begitupun kita telah mengumpulkan data persoalan IMB Bank BRI di Jalan Sudirman Rantauprapat yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan ulang gedung kantor..

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bank BRI yang telah di terbitkan dengan Nomor : 503.764/535/DPMPTSP-BP4/2019 yang terbit pada tanggal 04 Oktober 2019 tidak sesuai prosedur/cacat administrasi karena mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 32 tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, namun Bank BRI tidak memiliki dokumen Andalalin.

Lebih lanjut , Fauzi Ramdhan menerangkan, bukan hanya PP yang diabaikan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan Bangunan Bank yang memiliki kriteria ukuran minimal 500m persegi sedangkan luas yang sedang dibangun bank BRI seluas 1587,92 M persegi..

Merujuk Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 503/108/DPMPTSP/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 503/135/DPMPTSP/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu, yang dimana dalam penyelenggaraan izin melibatkan Dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan (SPPL,UKL-UPL,Amdal,Dll) Dinas Perhubungan untuk rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) ,dll. Serta Dinas PUPR untuk rekomendasi Keterangan Rancangan Kota/Kabupaten (KRK), Izin Lokasi,”

“Merujuk dari Tim Teknis tersebut, Kita (Institut Kolektif) sudah melayangkan Surat ke Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup persoalan tupoksi masing masing.
Ya syukur dua instansi cepat merespon, namun utk data rekomendasi pengelolaan lingkungan belum kita terima dari Dinas Lingkungan Hidup”

Adapun Berdasarkan Surat Balasan dari instansi terkait dengan Surat Nomor 050/479/DPUPR/I/2020 dari dinas PUPR serta Surat Nomor 551/0649/Dishub-II/2020 dari Dinas Perhubungan menjadi bukti dan landasan kita untuk melaporkan ke Ombudsman Prov Sumatera Utara perihal cacat administrasi yang dilakukan DPMPTSP” terang Fauzi Ramdhan yang juga merupakan Mahasiswa Pascasarjana Antropologi Univ Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

“Kita yang muda-muda ini kedepannya yang akan berproses hidup di Kabupaten Labuhanbatu, janganlah pula seperti ungkapan France “Laissez Faire City” Kabupaten Labuhanbatu ini, ya kalau merujuk zaman kolonial, “politik pintu terbuka” merupakan pintu masuk investasi, nah kalau sekarang DPMPTSP ini pintu masuknya, tapi jangan juga jadi “Laissez Faire”tambahnya

Senada dengan itu Direktur Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Medan, Fikar Chaniago SH mengatakan ”
Andalin bukanlah merupakan suatu perizinan akan tetapi merupakan syarat untuk perizinan, akibat kurangnya sosialisasi ditengah masyarakat luas sehingga Andalin kurang diketahui khalayak luas”

“Disisi lain Sebagaimana kita ketahui, transportasi yang selamat, aman, dan lancar, selain mencerminkan ketertiban dan keteraturan, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian dimana perekonomian sudah barang tentu sebagai salah satu yang mendorong terjadinya peningkatan ekonomi daerah dan kemajuan daerah”

“Namun demikian, dalam berbagai kesempatan dan kenyataan, terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya masalah transportasi,”

“Permasalahan tersebut antara lain: timbulnya tarikan pergerakan baru yang cukup besar dan akan membebani jaringan jalan, menurunnya tingkat pelayanan jalan, yang ditandai dengan adanya kemacetan serta meningkatnya biaya dan waktu perjalanan”

Memerhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor pm 75 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan andalalin” Terang Fikar

“Terkait dengan pemberian persetujuan andalalin tersebut, perlu Tim Evaluasi selain juga melakukan monitoring oleh penilai dokumen andalalin,” sehingga penerbitan suatu perizinan tanpa menyertai Andalin adalah sebuah langkah yg kurang tepat jika kita melisik terhadap tujuan pembangunan, maka dari pada itu kemajuan suatu tata kelola pemerintahan yg baik bisa dilihat dari pengelolaan administratif yg baik baik Tutupnya (FR)
(Bung P.H)

Comments
To Top