ADVERTORIAL

HIMMAH Sumut Minta KPK Turun ke Medan Periksa Bantuan Bansos Covid-19

MEDAN, akses.co – Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut minta KPK turun ke Sumut usut dugaan korupsi bantuan Covid-19. KPK bisa ambil alih kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19 di Polda Sumut.

Hal itu disampaikan Ketua HIMMAH Sumut, Abdul Razak Nasution, Minggu (6/12). Razak mengatakan, kasus Korupsi yang menimpa Menteri Sosial, Juliari Batubara, adalah gambaran umum praktek korupsi bansos penanganan Covid-19.

“Bansos Covid-19 di Pemprov Sumut dan Pemko Medan itu bermasalah, mulai dari timbangannya yang kurang, kualitas barang yang buruk dan penyaluran nya yang buruk. KPK harus turun ke Sumut, periksa aliran refocusing anggaran 1,5 Trilyun di Pemprov Sumut dan Pemko Medan,” kata Razak.

Menurutnya, di Pemko Medan ada ratusan Milyar anggaran penanganan Covid-19 yang bermasalah, namun sayangnya kasus itu mandeg di Polda Sumut.

Razak menjelaskan, selain Pemko Medan, saat ini ada beberapa kasus Bansos Covid-19 yang sedang ditangani Polda Sumut. Bukan tidak mungkin, dari dana refocusing 1,5 Triliun yang dialokasikan Pemprovsu dan ratusan Milyar dari Pemko Medan itu terjadi gratifikasi dalam penentuan vendor.

Razak mengatakan, saat ini anggaran 1,5 Trilyun yang dialokasikan Pemprovsu dan ratusan Milyar di Pemko Medan tersebut sangat tidak transparan. “Bayangkan saja, Pansus Covid DPRD Sumut saja kesulitan minta data anggaran refocusing tahap I, II, dan III, begitu juga yang terjadi di DPRD Medan,” tegas Razak.

Oleh sebab itu sambung Razak, ia berharap agar KPK turun ke Sumut periksa aliran dana refocusing Covid-19 senilai 1,5 Trilyun tersebut. (ggs)

Comments
To Top