Elfi Haris Kritik Pemkab Batu Bara Soal Penanganan Covid-19

BATU BARA, akses.co – Tokoh masyarakat Kab. Batu Bara, Elfi Haris Syasi,SH.,M.Hum, mengkritik Pemkab. Batu Bara terkait penanganan Covid-19. Penyediaan Rapid Test dianggap lebih penting ketimbang bicara karantina.

Hal itu disampaikan, Elfi Haris, Jum’at (3/4/2020). Elfi mengatakan, untuk saat ini pemerintah pusat dan provinsi sudah lebih fokus pada penyediaan Rapid Test, dan tidak lagi bicara karantina.

“Pemkab. Batu Bara harusnya fokus pada penyediaan tersebut, agar lebih punya data yang pasti berapa masyarakat yang sudah positif Corona. Jika masih bicara karantina, maka antisipasi penyebaran akan lambat,” tegasnya.

Elfi Haris yang juga Kepala Bea Cukai Kualanamu ini mengaku bahwa bahwa dirinya mendapat telpon dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kalau Pemprov akan mengirim sekitar 56.000 Rapid Test.

Perlu disampaikan, sambung Elfi, bahwa menurut Gubernur untuk mengkarantinakan atau mengisolasi seseorang butuh effort yang besar. Jadi pemprov lebih memilih menggunakan Rapid Test.

“Kondisi saat ini, baik secara nasional maupun Provinsi di Sumut, tidak lagi cerita karantina, tapi sudah upaya penyediaan Rapid Test. Masa karantina 14 hari untuk melihat seseorang terpapar virus atau tidak sudah digantikan oleh Rapid Test,” katanya kepada akses.co.

Sejalan dengan Gubernur, Elfi pun berpendapat, untuk mengkarantinakan sesorang butuh biaya yang tinggi, bukan hanya biaya karantinanya saja, biaya hidup keluarga yang bersangkutan juga harus dipikirkan. Pun Disamping itu beban sosial dan moral sesorang yang dikarantinakan juga tinggi.

“Dengan Rapid Test dalam hitungan jam seseorang sudah bisa dipastikan positif atau negatif. Yang positif langsung dibawa ke RS yang menangani Covid-19. Yang hasil test nya negatif kembali ke keluarga dan masyarakat,” pungkasnya.

Elfi Haris berharap Pemkab. Batu Bara mempertimbangkan yang terbaik untuk masyarakat, dan bukan sekedar ambil tindakan yang sifatnya ikut-ikutan.

“Kalau perlu Pemkab. Batu Bara yang jadi pelopor, dan setau saya Pemkab di Sumut belum ada yg menggunakan Rapid Test,” tuturnya.

Terkahir dikatakan Elfi, terobosan-terobosan seperti ini yang harus dilakukan pengambil kebijakan. Kalau sekedar penyemprotan, pembagian masker cukup awalnya saja oleh Bupati, selanjutnya biarlah dilakukan oleh Pak Camat, Kades dan jajarannya atau organisasi masyarakat yang berpartisipasi. (AK)

Artikel Terkait