BATUBARA

DPRD Batubara Gelar Rapat Paripurna Laporan Banggar Ranperda Keuangan P. APBD TA 2021

BATUBARA, akses.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Ranperda Keuangan P.APBD Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batubara. Senin, (30/8/2021).

Rapat tersebut digelar secara Hybrid Meeting yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Ismar Khomri, S.S dan Wakil Ketua II Syafrizal, SE, M. AP serta dihadiri oleh Bupati Batubara yang diwakili Asisten I Rusian Heri, perwakilan Polres Batubara serta seluruh perwakilan Fraksi DPRD Batubara.

Dalam penyampaiannya, Juru bicara Banggar DPRD Batubara Ali Hatta, S. Sos menyampaikan beberapa poin penting dalam Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2021.

Ditegaskan Ali Hatta, terkhusus pembayaran pajak kendaraan bermotor Dinas Pemkab Batu Bara diharapkan membayar pajak di Samsat yang berada di Batu Bara, hal ini guna menunjang peningkatan PAD ( Pendapatan Asli Daerah).

Lebih lanjut dikatakannya bahwa, Dinas Kesehatan dan RSUD Batubara, Badan Pemerintahan yang menanggung pembayaran peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuaran), diharapkan tidak ada pemutusan sebagai peserta BPJS PBI sampai akhir tahun 2021.

“Sebelum adanya perubahan dan perbaikan data peserta BPJS PBI sebaiknya petugas penginputan data diambil dari Bidan Desa, Aparatur Desa serta Tokoh Masyarakat secara terpadu, sebab mereka benar-benar tahu masyarakat yang berhak, layak dan pantas menerima BPJS PBI di Batubara,” jelas Ali Hatta.

Diakhir penyampaiannya, mewakili Badan Anggaran DPRD Batubara Ali Hatta berharap kepada Pemkab Batubara atas hasil penyampaian akhir dari seluruh Fraksi menjadi pertimbangan Pemkab serta mengambil keputusan DPRD Batubara.

Selain itu Wakil Ketua I Ismar Khomri, S.S yang juga selaku Pemimpin Rapat Paripurna tersebut mengatakan bahwa, dalam P.APBD tahun 2011 ini terjadi pengurangan anggaran.

“Harusnyakan kemarin kita ajukan anggarannya bisa sampai ke P.APBD ini. Tapi nyatanya serapan PAD kita tidak dapat makanya tidak dilakukan penambahan lagi, bahkan dilakukan pengurangan seperti untuk kecamatan-kecamatan dilakukan pengurangan. Sebab tidak ada uangnya lagi jadi secara teknis bisa saja dalam P ini dilakukan pengurangan,” jelasnya. (Famas)

close

Halo ­čĹő
Yuk berlangganan.

Daftar sekarang untuk menerima update berita akses.co secara eksklusif via email setiap hari.

*Email anda akan dijaga kerahasiaannya.



Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Terdeteksi

Mohon maaf Adblock terseksi di Browser ini, mohon dukung akses.co untuk tetap konsisten memberikan berita terupdate dengan mengizinkan iklan untuk selalu tampil, terima kasih.