NEWS

Dinas Perikanan Kab.Batu Bara di duga tidak memiliki data nelayan, DPD ANKM BB Beri Komentar

Batubara, akses.co –  Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Nelayan Kecil Modern Kabupaten Batubara (DPD ANKM BATUBARA) menyoroti pernyataan pegawai dinas perikanan kabupaten batubara berkaitan dengan data nelayan pesisir dan pembudi daya ikan yang datanya tidak dimiliki oleh satuan dinas perikanan kabupaten batubara, pernyataan ini langsung di sampaikan oleh sekretaris DPD ANKM, Adam Malik saat di mintai keterangan lewat via telpon senin (27-07-2020).

“Benar, kekosongan data atau tidak adanya data konkrit itu langsung di sampaikan oleh kabid pembinaan masyarakat pesisir dinas perikanan batubara (mauren) pada saat Kami melakukan audiensi tempo hari ya, tanggal 21 juli 2020 di ruang rapat dinas perikanan saat itu pukul 13:20 WIB, saat kami mendiskusikan soal surat dinas perikanan tentang permintaan data nelayan pesisir dan pembudi daya ikan serta wanita nelayan 2020 yang di tujukan ke setiap kepala desa untuk mendata itu, karena dinas perikanan sebagai domain urusan perikanan seperti Kartu Kusuka dan Kartu Asuransi Nelayan”. Ungkap Adam Malik.

Dalam rapat tersebut, Dinas perikanan menjawab beberapa pertanyaan dari DPD ANKM Kab. Batubara terkait dengan soal kartu Kusuka dan Kartu Asuransi Nelayan. Sekretaris dinas yang pada saat itu hadir dalam rapat audiensi menjelaskan soal Kartu-Kartu program nasional tersebut

“Perlu kami jelaskan bahwa Kartu Kusuka program KKP pusat adalah bagian dari kartu nelayan yang sebelumnya, arti kata bahwa Kartu Kusuka adalah pengganti dari kartu nelayan yang sudah pernah di terbitkan sebelumnya, sehingga ini adalah bentuk baru untuk pendataan para nelayan dan pembudidaya ikan di pesisir batubara” ungkap Antoni selaku sekretaris dinas perikanan batubara.

Kemudian, saat dimintai data para nelayan yang terdata sebelumnya di kabupaten batubara, dinas perikanan batubara enggan memberikan data konkret atau print out dan lain-lain. Saat rapat, adam malik menegaskan bahwa dinas perikanan tidak benar-benar melakukan pendataan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang jumlahnya mencapai 50.000 dibatubara.

“Saya sayangkan, sekaliber dinas perikanan yang dimana domainnya mendata para nelayan dan pembudi daya ikan di batubara tidak bekerja selama hari ini, tempo hari mereka cuma mengungkapkan ada kurang lebih 20.000 nelayan di batubara sudah terdata, namun saat kita melakukan audiensi dan mapping dimana yang paling banyak data nelayannya malah mereka katakan tidak tahu, dan mereka mengarahkan kita untuk mencari data tersebut ke Badan Pusat statistik karena sudah tertuang di Batubara atau dinas perikanan dalam angka 2019, ungkap adam.

Bagi DPD ANKM batubara, pernyataan yang tidak utuh ini sangat mempengaruhi tingkat kredibilitas dinas perikanan batubara soal apa yang mereka kerjakan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dinas perikanan tidak terbuka dalam memberikan informasi dan data, maka bagaimana mungkin kita percaya dengan mereka, dan anggaran dinas perikanan itu besar. Mereka mengungkapkan bahwa data falid adalah saat data kartu kusuka dari kepala desa di bawa ke kantor dinas perikanan, kita bertanya apakah selama ini dinas tidak memiliki tim lapangan, jika kita menunggu data baru, berarti apa kerjaan mereka selama ini, mereka di gaji, saya dengar mereka selalu mengeluarkan program perikanan apakah itu alat penangkapan ikan, kartu nelayan yang dulu atau asuransi, dan dinas ini selalu memberikan bantuan kepada kelompok pembudi daya ikan, tapi saat dimintai data kok nggak ada, ini adalah hal yang konyol dalam tatanan pemerintahan”. Tegas Adam Malik.

Perlu Diketahui bahwa, DPD ANKM Batubara berencana dalam waktu dekat akan memberikan surat kepada DPRD Batubara untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dan memanggil unsur dinas perikanan batubara, sehingga DPD ANKM Batubara berharap kedepan soal nelayan ini bukan dijadikan objek komoditi untuk memperkaya diri kelompok dan individu. Red/akses.co

Comments
To Top