Dimas: Penerapan Level 3 di Hari Natal dan Tahun Baru di Nilai Serba Tanggung

MEDAN, akses.co – Rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara nasional diberlakukan diseluruh Indonesia pada bulan Desember depan, dinilai tidak efektif dan serba tanggung. Harusnya pemerintah mempercepat program vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan (Prokes).

“Kebijakan PPKM Level 3 itu tidak efektif dalam menurunkan pravalensi Covid 19. Pasalnya saat ini kita sedang menjalankan regulasi pencegahan pandemi,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumut, Dimas Triadji (foto) kepada wartawan diruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (23/11/2021).

Dimas juga menekankan, bahwa langkah dan kebijakan secara nasional itu dinilai sebagai langkah yang layak diapresiasi dan harus diikuti. Namun disisi lain, secara pribadi kebijakan tersebut dianggap serba tanggung, buat aja level 4 sekalian, kata Dimas.

“Kalau kegiatan masyarakat mau dibatasi yang kini lagi bergerak itu bagusnya Level 4 sekalian, tapi kalau dibuat Level 3 saya kira gak efektif,” cetusnya lagi.

Alasannya, lanjut Politisi Muda Partai NasDem ini, membatasi kegiatan masyarakat di tengah situasi pandemi yang mulai membaik tentu membuat mereka cenderung bingung. “Di awal ada pengetatan, di tengah ada kelonggaran. Nah ini diperketat lagi, ini bagimana nanti,” ujarnya nada bertanya.

Secara pribadi, tambahnya, dirinya lebih cenderung memilih masyarakat diperkenankan beraktifitas seperti biasa dengan aturan untuk menjalankan protokol kesehatan (Prokes) sebagaimana dianjurkan. “Lebih bagus prokesnya saja diperketat, kemudian vaksinasi dipercepat, ini lebih efektif,” sebutnya.

Dimas juga menuturkan, Sumut contohnya, program vaksinasi cenderung lamban, karena berdasarkan catatan vaksin Dosis I baru di angka 55 persen, vaksin dosis I baru 36 persen. “Ini yang harusnya dipercepat hingga 70 persen untuk herd immmunity,” terangnya.

Jika ini sudah memadai untuk membentuk kekebalan kelompok, Dimas menyarankan pemerintah untuk menjalankan regulasi di masing-masing daerah.

Alasannya, kalau terlalu banyak aturan yang diberlakukan pemerintah pusat, dikhawatirkan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang sebagian sudah memperlihatkan kondisi yang berbeda dengan daerah lainnya, pungkasnya. (Han)

Artikel Terkait